Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

MTI Desak Jokowi Bikin Keppres Larangan Mudik

Sebanyak 1,3 juta orang berisiko melakukan perjalanan mudik apabila pemerintah tidak memberikan instruksi.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 15 April 2020  |  06:51 WIB
MTI Desak Jokowi Bikin Keppres Larangan Mudik
Petugas kesehatan desa menyemprotkan cairan disinfektan sepeda motor pemudik dari Jakarta di Desa Ujungnegoro, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (10/4/2020). Pemerintah desa setempat berinisiatif menyediakan rumah karantina mandiri desa, wajib melapor ke puskesmas atau pemerintah desa setempat. - Antara/Harviyan Perdana Putra\\n
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) tetap mendesak pemerintah membuat aturan setingkat keputusan presiden (keppres) untuk melarang masyarakat melakukan perjalanan mudik atau pulang kampung guna menekan dampak sebaran virus corona (Covid-19).

Ketua MTI Agus Taufik Mulyono mengatakan sebanyak 1,3 juta orang berisiko melakukan perjalanan mudik apabila pemerintah tidak memberikan instruksi. Eskalasi penularan virus dikhawatirkan semakin meluas dan masif.

"Upaya imbauan agar tidak mudik oleh pemerintah masih sangat besar risiko pelanggarannya. Kemudian dampak berupa penyebaran akan dibebankan kepada pemerintah daerah [pemda], sehingga bisa mempengaruhi sosial dan ekonomi," kata Agus, Selasa (14/4/2020).

Menurutnya, dalam waktu antara satu hingga dua pekan ini, pemerintah harus betul-betul memikirkan mengenai imbauan ini mau dipertahankan atau akan bergeser menjadi larangan.

Dia menyebut larangan tersebut tidak dapat hanya menggunakan aturan yang saat ini ada, melainkan butuh setingkat keputusan presiden(keppres) untuk menjalankannya.

Di sisi lain, imbuhnya, ketika melarang mudik saat Idulfitri, terdapat kompensasi yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Namun, secara tegas dia menekankan bahwa larangan adalah keputusan paling tepat yang dapat diambil.

"Mengimbau itu ambigu, sehingga menyebabkan di lintas kementerian tataran bawah bingung ambil sikap. Gang-gang yang ditutup itu karena media sosial dan imbauan yang ambigu," katanya.

Penasehat MTI Agus Pambagio menegaskan kata imbauan itu tidak ada dalam peraturan perundang-undangan sehingga pemerintah tetap harus mengenakan sanksi tegas terhadap pelanggar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Kemenhub lebaran 2020
Editor : Rio Sandy Pradana
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top