Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Indef: Bantuan Sembako Rp200.000 per Bulan Tak Cukup

Pemerintah memberikan bantuan melalui Kartu Sembako dengan nilai manfaat Rp200.000 per bulan kepada 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Besaran bantuan tersebut baru mencakup 15,94 persen dari total pengeluaran masyarakat miskin.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 08 April 2020  |  22:57 WIB
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) menyapa warga saat acara penyaluran Dana Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di Jakarta, Kamis (10/1/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) menyapa warga saat acara penyaluran Dana Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di Jakarta, Kamis (10/1/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Ahmad Tauhid menilai besaran bantuan Kartu Sembako sebesar Rp200.000 per bulan untuk masyarakat miskin akibat wabah virus Corona COVID-19, masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Berdasarkan studi Indef, kata Ahmad, belanja penduduk miskin untuk membeli bahan pangan sebesar 52 persen dari total pengeluarannya, sedangkan masyarakat rentan miskin dan hampir miskin sebesar 62 persen.

Pemerintah memberikan bantuan melalui Kartu Sembako dengan nilai manfaat Rp200.000 per bulan kepada 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Besaran bantuan tersebut baru mencakup 15,94 persen dari total pengeluaran masyarakat miskin.

“Bagi penduduk miskin, bantuan ini hanya 15,94 persen dari pengeluaran makanan, relatif sedikit dibanding kebutuhan mereka. Sementara untuk kelompok rentan miskin, rata-rata hanya 11,32 persen. Jauh lebih rendah,” kata Ahmad dalam diskusi daring Indef bersama media, Rabu (8/4/2020).

Menurut Ahmad, kelompok masyarakat miskin, hampir miskin dan rentan miskin secara umum pengeluarannya bergantung pada makanan. Artinya, jika dalam masa pandemi COVID-19, mereka mengalami kesulitan dalam ketersediaan dan akses makanan, akan berpengaruh besar pada kehidupan mereka.

Pemerintah perlu mengantisipasi potensi peningkatan kemiskinan karena kenaikan harga pangan dan pendapatan masyarakat yang berkurang akibat terdampak PHK, katanya.

Ahmad menambahkan besaran bantuan untuk sembako setidaknya harus dapat memenuhi 25-30 persen dari pengeluaran masyarakat dalam membeli bahan pangan.

“Tadi kita lihat sekitar 15 persen, sangat tidak cukup. Paling tidak, memenuhi 25 sampai 30 persen. Studi di negara lain banyak di atas 20 persen. Apalagi kalau dalam situasi krisis jauh lebih besar,” katanya.

Selain itu, banyak komoditas yang dibutuhkan masyarakat tidak dapat diakses melalui Program Kartu Sembako, seperti mie instan, gula pasir, hingga minyak goreng. Padahal, komoditas tersebut sangat besar penggunaannya dalam kebutuhan pangan sehari-hari.

Program sembako hanya mencantumkan sumber karbohidrat, yakni beras atau bahan pangan lokal lain, seperti jagung pipilan dan sagu; kemudian sumber protein hewani seperti telur, daging sapi, ayam dan ikan segar.

“Fleksibilitas penggunaan bantuan sembako dalam pandemi ini dibutuhkan karena akan sangat berpengaruh ke garis kemiskinan dan jumlah orang miskin yang cenderung meningkat selama 2020,” kata Ahmad.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sembako covid-19

Sumber : Antara

Editor : Ropesta Sitorus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

Foto loadmore

BisnisRegional

To top