Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 7/2020 dan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/2020 yang merelaksasi impor alat kesehatan untuk penanganan Covid-19.
Tanpa dua aturan ini, secara umum berlaku ketentuan pembatasan impor atau harus memiliki izin edar atau harus memiliki special access scheme (SAS) dari Kemenkes sebelum mengimpor.
Dengan dua atuan tersebut, maka impor alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik in vitro, dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang digunakan untuk penanganan Covid-19 dan tercantum dalam peraturan tidak lagi wajib izin edar atau SAS sebelum diimpor.
Importir cukup mendapatkan rekomendasi pengecualian izin dari BNPB sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 9/2020 yang memberikan kewenangan rekomendasi pengecualian kepada BNPB.
Untuk barang nonkomersial, pemohon menyerahkan rekomendasi BNPB kepada kantor pelayanan bea cukai dan akan ditindaklanjuti dengan pemebebasan bea masuk, cukai, serta pajak impor.
Untuk barang komersial, pemohon mengajukan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) kepada kantor pabean dengan mencantumkan rekomendasi BNPB.
Baca Juga
Setelah kewajiban kepabeanan terpenuhi, pemohon akan mendapatkan surat pemberitahuan pengeluaran barang (SPPB) sebagai dokumen pengeluaran barang impor.
