Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Proyek Infrastruktur Minta Disetop Sementara, Ini Respons PUPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan segera menerbitkan Instruksi Menteri PUPR yang mengatur mengenai pencegahan penyebaran virus corona di proyek infrastruktur.
Agne Yasa
Agne Yasa - Bisnis.com 23 Maret 2020  |  19:07 WIB
Pekerja beraktifitas di proyek LRT Jabodetabek di Jakarta, Rabu (18/3/2020). Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) belum berencana melakukan moratorium atau menghentikan sementara pekerjaan proyek konstruksi yang padat karya meski jumlah kasus virus corona atau Covid-19 terus meningkat. PUPR masih menyusun protokol khusus proyek konstruksi dan akan segera diterbitkan. Bisnis - Abdurachman
Pekerja beraktifitas di proyek LRT Jabodetabek di Jakarta, Rabu (18/3/2020). Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) belum berencana melakukan moratorium atau menghentikan sementara pekerjaan proyek konstruksi yang padat karya meski jumlah kasus virus corona atau Covid-19 terus meningkat. PUPR masih menyusun protokol khusus proyek konstruksi dan akan segera diterbitkan. Bisnis - Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mengeluarkan peraturan terkait proyek infrastruktur di tengah pandemi corona.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Trisasongko Widianto mengatakan rencana awalnya akan dikeluarkan Surat Edaran (SE), tetapi kini akan diubah menjadi Instruksi Menteri.

"Akan diubah jadi Instruksi Menteri sedang kita siapkan, nanti akan dimasukkan dalam INMEN langkah-langkah yang harus diambil oleh PPK [pejabat pembuat komitmen] dan penyedia jasa," ujarnya kepada Bisnis, Senin (23/3/2020).

Dia menambahkan nantinya dalam INMEN tersebut juga akan ada bagian yang mengatur soal moratorium di lokasi proyek yang terdampak virus corona (Covid-19).

"Ada [mengatur soal moratorium di area terdampak covid-19]. [Ada atau tidaknya moratorium] tergantung kondisi lokasi masing-masing pekerjaan," jelasnya.

Widi memastikan bahwa Instruksi Menteri ini akan segera dikeluarkan dalam waktu dekat ini. Dia menuturkan, bahwa pihaknya akan segera mengumumkan jika aturannya sudah terbit.

"Kalau besok [Instruksi Menterinya] sudah keluar akan dikabari," ujarnya.

Sebelumnya, Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) melayangkan surat usulan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menghentikan sementara pengerjaan proyek infrastruktur di wilayah yang terdampak virus Corona.

Dalam surat tersebut AKI bahwa mengusulkan kepada Pemerintah melalui Kementerian PUPR untuk memberhentikan sementara proyek kontruksi di wilayah yang terdampak virus Corona (Covid-19) selama 15 - 30 hari. Adapun, salah satu pertimbangannya adalah untuk mencegah terinfeksinya para pekerja proyek. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

proyek infrastruktur Virus Corona Kementerian PUPR
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top