Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Tata Cara Lockdown, Bahan Pokok dan Bansos Harus Disiapkan

Langkah lockdown akan menghilangkan pendapatan harian mereka sehingga bansos yang diberikan harus mampu meredam efek penurunan pendapatan tersebut.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 18 Maret 2020  |  19:29 WIB
Sisi selatan Monas pada Senin (9/3/2020) malam hari, kini dilengkapi plaza upacara setelah direvitalisasi. Kontraktor mengklaim pengerjaan telah rampung dan akan diserahterimakan dalam waktu dekat kepada Pemprov DKI Jakarta. JIBI - Bisnis/Aziz R
Sisi selatan Monas pada Senin (9/3/2020) malam hari, kini dilengkapi plaza upacara setelah direvitalisasi. Kontraktor mengklaim pengerjaan telah rampung dan akan diserahterimakan dalam waktu dekat kepada Pemprov DKI Jakarta. JIBI - Bisnis/Aziz R

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana untuk melakukan lockdown atas suatu wilayah perlu diumumkan sejak jauh-jauh hari untuk mencegah kepanikan di tengah masyarakat.

Direktur Eksekutir Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai lockdown yang dipersiapkan dengan cukup akan lebih efektif untuk menahan laju penularan Covid-19, sekaligus meminimalisir dampak ekonominya.

Sebelum lockdown, pemerintah perlu memperbanyak suplai barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama kebutuhan bahan pokok. Bagaimanapun, bahan pokok akan diserbu oleh masyarakat seketika pemerintah mengumumkan lockdown atas Jabodetabek.

"Langkah ini perlu diimbangi dengan komunikasi publik yang intensif dan tepat untuk menekan sentimen negatif seperti panic buying," ujar Faisal, Rabu (18/3/2020).

Masyarakat yang tergolong sebagai masyarakat berpendapatan rendah dan bekerja di sektor informal yang mengandalkan upah harian untuk bertahan hidup perlu diberi bantuan sosial (bansos) baik tunai maupun nontunai.

Pasalnya, langkah lockdown akan menghilangkan pendapatan harian mereka sehingga bansos yang diberikan harus mampu meredam efek penurunan pendapatan tersebut.

Sebagai gambaran, apabila pemerintah memutuskan untuk melakukan lockdown atas DKI Jakarta maka bakal ada 1,52 juta pekerja yang bekerja di sektor informal serta 362,300 jumlah penduduk miskin yang perlu dijamin daya belinya.

Konsekuensinya, defisit anggaran pasti akan melebar karena meningkatnya kebutuhan belanja dalam rangka menangkal dampak Covid-19 baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi serta dampak dari lockdown itu sendiri.

"Perlu realokasi anggaran dari yang dirancang sebelumnya, disesuaikan dengan kebutuhan untuk melakukan langkah-langkah preventif untuk menangkal wabah, dan meminimalisir dampak negatif terhadap perekonomian," ujar Faisal.

Menurut Faisal, penanggulanagan wabah sebaiknya lebih banyak dilakukan oleh Pemda dengan dukungan pemerintah pusat melalui transfer ke daerah. Adapun pemerintah pusat sebaiknya lebih berfokus pada dampak ekonomi dari Covid-19.

Di lain pihak, Ekonom Indef Bhima Yudhistira mewanti-wanti dampak yang bisa muncul apabila pemerintah memutuskan untuk melakukan lockdown atas DKI Jakarta atau Jabodetabek.Menurutnya, pemerintah tidak mungkin siap untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok di Jabodetabek dan hal ini justru akan memicu inflasi.

"Kelangkaan bahan pokok khususnya jelang Ramadan akan menyeret kenaikan harga. Inflasi bisa tembus di atas 6% sehingga merugikan daya beli masyarakat," ujar Bhima, Rabu (18/3/2020).

Hal ini pun bakal menimbulkan panic buying dan dalam hal ini hanya masyarakat kelas menengah dengan daya beli yang lebih tinggi yang mampu memborong bahan pokok menjelang lockdown.

Ketika kepanikan di tengah masyarakat pertama kali terjadi saat pemerintah mengumumkan kasus pertama Covid-19, nampak pemerintah tidak memiliki mekanisme apapun untuk mencegah panic buying.

Ketahanan pangan di Indonesia sendiri masih tergolong rendah sehingga keputusan untuk lockdown bisa menimbulkan kelaparan massal. Di satu sisi, pemerintah nampaknya masih belum memiliki rencana untuk melakukan lockdown DKI Jakarta untuk menangkal laju penularan Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan aset pemerintah untuk dijadikan tempat mengisolasi masyarakat yang positif terjangkit Covid-19.

Menurut Sri Mulyani, lockdown masih belum mungkin diambil karena hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah pada pasokan dan logistik.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dki jakarta Virus Corona lockdown
Editor : Hadijah Alaydrus
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top