Bisnis.com, JAKARTA – Penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) tidak boleh dicampuri dengan kepentingan politik dan diskriminasi dalam memasukkan produk ke dalam negeri.
Emrus Sihombing, Pengamat Politik dari Univesitas Pelita Harapan, mengatakan bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo harus transparan dalam penerbitan RIPH. Jangan sampai penerbitan rekomendasi itu justru memunculkan diskriminasi dan tudingan mengistimewakan importir tertentu.
“Masyarakat perlu tahu yang sebenarnya. Apalagi persoalan impor bukan rahasia negara,” katanya di Jakarta, Senin (17/2/2020).
Seperti diketahui, Kementerian Pertanian telah menerbitkan RIPH untuk komoditas bawang putih dengan total volume 103.000 ton.
Emrus mengingatkan Kementerian Pertanian harus membuka nama perusahaan yang telah ditunjuk sebagai importir bawang putih. Dengan begitu, masyarakat dapat menilai bahwa tidak ada kepentingan politik dalam penerbitannya.
“Kalau mau, dibuka saja termasuk nama komisaris di perusahaan itu, dan direksinya siapa saja,” ujarnya.
Transparasi itu, lanjut Emrus, akan mendukung langkah Menteri Pertanian untuk memperbaiki prosedur penetapan RIPH dan pembagian kuota impor.
Persoalan yang sama juga menjadi perhatian dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mendorong pemerintah untuk bersikap tidak diskriminatif terhadap importir bawang putih.
“Realisasi impor tidak boleh ditahan, karena ini merupakan kebutuhan reguler,” kata Komisioner KPPU Guntur Saragih.
KPPU juga mengaku telah menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai importasi bawang putih yang dapat mengakibatkan adanya perubahan kebijakan.
