Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso memproyeksikan pertumbuhan ekonomi China bakal terkontraksi melebihi 1 persen pada kuartal I/2020 akibat dampak yang ditimbulkan virus corona.
Wimboh mengatakan virus corona saat ini sudah menjangkiti beberapa negara di dunia akan memberikan dampak yang signifikan bagi negara-negara yang memiliki angka ekspor yang tinggi. Dia memprediksi bahwa di kuartal I/2020 ini, pertumbuhan ekonomi China akan mengalami penurunan di atas 1 persen.
Menurutnya, kekhawatiran dampak meluasnya wabah virus corona yang memicu risk-off dan mendorong pelemahan bursa saham dan harga minyak.
“Negara yang punya ekspor lebih tinggi selalu kena corona outbreak. Beruntungnya Indonesia ekspornya tidak terlalu besar sehingga dampak dari corona outbreak tidak terlalu besar. Pertumbuhan ekonomi dunia minus 0,5 persen di kuartal I/2020 akibat corona. China mengalami penurunan 1,5 persen," ungkap Wimbo saat memberikan kuliah umum bertajuk 'Global and Indonesia Economic Outlook 2020' Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Senin (17/2/2020).
Pengawas perbankan dan asuransi ini juga menilai bahwa akhir-akhir ini pelemahan rupiah tidak terlepas dari fenomena-fenomena yang terjadi. Menurutnya, ekonomi Indonesia tidak bisa terisolir dari kondisi yang lain dan sangat tergantung dengan ekonomi dari negara lain.
“Walau corona belum masuk, tetapi dampaknya kena. Virus corona menjadi objek yang banyak disalahkan banyak orang," tutur Wimboh.
Tidak hanya menyinggung penurunan ekonomi China, Wimboh juga menyinggung pertumbuhan kredit yang tercatat di angka 6,08 persen di akhir 2019. Anomali yang terjadi sektor keuangan di akhir 2019 tersebut terjadi karena para pelaku bisnis di Indonesia sedang menunggu omnibus law sebab insentif yang akan diberikan omnibus law jumlahnya akan besar.
Omnibus law yang saat ini sedang digodok oleh pemerintah menjadi perbincangan dan polemik nasional. Nantinya, melalui jurus baru pemerintah tersebut, pemerintah akan mengajukan dua Rancangan Undang-Undang (RUU), yaitu RUU Ketenagakerjaan dan RUU Perpajakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Sektor keuangan agak anomali di akhir 2019 kemarin karena angkanya sangat mencengangkan karena kredit hanya tumbuh 6,08 persen dan pendapatan domestik bruto (PDB) 5,02 persen. Kenapa kredit turunnya drastis karena ada beberapa hipotesis. Kami di OJK sedang meneliti betul. Ini karena adanya pengumuman omnibus law semua menunggu karena insentifnya besar sekali. Karena menunggu itu makanya agak berpengaruh. Kalau nanti setelah omnibus law tidak digenjot maka PDB kita akan di bawah 5 persen dan belum lagi ditambah adanya corona."
Saat memberikan materi kuliah, Wimboh juga ikut meluruskan polemik omnibus law yang menjadi bahan kritikan akademisi dan buruh. Dia mengatakan bahwa omnibus law yang dicanangkan Presiden Jokowi sejak akhir 2019 lalu ditujukan untuk menggenjot peningkatan investasi di Indonesia.
Menurutnya, bila dengan omnibus law, undang-undang (UU) akan semakin cepat direvisi mengingat jumlah UU di Indonesia sangat banyak dan akan memakan waktu lama bila harus merevisinya satu per satu.
Wimboh juga membagikan jurus yang dilakukan pemerintah dalam merangsang sumber pertumbuhan ekonomi baru. Seperti membuat 10 prioritas destinasi wisata dan mengolah sumber daya di dalam negeri untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Pemerintah menciptakan 10 prioritas destinasi wisata untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dia juga berharap agar korporasi, sebisa mungkin mengolah dan menyerap sumber daya manusia sebanyak mungkin.
"Ekonomi harus ada sumber ekonomi baru yang menyerap tenaga kerja dan berorientasi ekspor. Tujuannya bagaimana bisa memberikan skema pembiayaan bagi pembayaran besar, UMKM, dan konsumen. Kami ada master plan sektor jasa keuangan 2020-2024, isinya supaya sektor keuangan bisa kompetitif di Indonesia dan di regional," tutup Wimboh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
