Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Sekarang, Izin ESDM Selain Hulu Migas Ada di BKPM

Pendelegasian ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019, yang mengamanatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengevaluasi seluruh perizinan.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 03 Februari 2020  |  11:57 WIB
Aktivitas penambangan batu bara di Tambang Air Laya, Tanjung Enim, Sumatra Selatan, Minggu (3/3/2019). - Bisnis/Felix Jody Kinarwan
Aktivitas penambangan batu bara di Tambang Air Laya, Tanjung Enim, Sumatra Selatan, Minggu (3/3/2019). - Bisnis/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan seluruh kewenangan perizinan Kementerian ESDM di luar hulu migas telah didelegasikan kepada BKPM.
 
Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 yang mengamanatkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengevaluasi seluruh perizinan dan memerintahkan kepada kementerian untuk mendelegasikan beberapa kewenangan perizinan kepada BKPM.
 
"Hulu migas tidak masuk BKPM, tapi hilirnya masuk. Angkutan, pompa bensin, hingga Izin Usaha Pertambangan (IUP). Jadi IUP semua masuk ke BKPM, tambang emas, pasir, baru bara, hingga nikel. Tambang masuk semua," ujar Bahlil, Senin (3/2/2020).
 
Berdasarkan hasil evaluasi BKPM atas pelaksanaan IUP, dia menuturkan bahwa pelaksanaan IUP sangat problematis karena  banyaknya tumpang tindih kewenangan atas izin tersebut.
 
Problem tersebut muncul dilatarbelakangi oleh pergeseran kewenangan penerbitan IUP yang awalnya dilaksanakan oleh bupati tapi sekarang dilaksanakan oleh gubernur.
 
"Atas dasar itu, BKPM lewat DPMPTSP [Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu] dalam mengeluarkan IUP nantinya mengambil dua langkah. Pertama, rekonsiliasi izin yang dikeluarkan bupati sebelumnya yang sekarang milik gubernur. Kedua, BKPM dengan ESDM melakukan koordinasi teknis agar tidak terjadi tumpang tindih," papar Bahlil.
 
Menurutnya, pelaksanaan perizinan yang menjadi kewenangan Kementerian ESDM sudah didelegasikan kepada BKPM per hari ini.
 
Kementerian ESDM pun tercatat sudah menempatkan pejabat penghubung di kantor BKPM dalam rangka mendukung kebijakan pendelegasian perizinan ini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

migas bkpm
Editor : Annisa Margrit
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top