Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

SKK Migas Terbuka untuk Penyesuaian Kontrak  

“Jadi kalau ada kebijakan dari pemerintah, ada kebijakan tertentu nanti akan disesuaikan dengan PSC-nya, kan kami dengan mitra, dengan kontraktor harus sama-sama menghormati kontrak," tutur Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Dwi Soetjipto.
Muhammad Ridwan
Muhammad Ridwan - Bisnis.com 31 Januari 2020  |  19:12 WIB
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati (kiri) berbincang dengan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto sebelum rapat terbatas tentang Minyak dan Gas Bumi, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/1/2019). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati (kiri) berbincang dengan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto sebelum rapat terbatas tentang Minyak dan Gas Bumi, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/1/2019). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Kerja Khusus  Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas akan terbuka kepada pemilik kontrak untuk melakukan penyesuaian menyusul rencana pemerintah yang akan lebih fleksibel dalam investasi di sektor migas.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan atas dasar kontrak yang sudah memiliki production sharing contract (PSC).

“Jadi kalau ada kebijakan dari pemerintah, ada kebijakan tertentu nanti akan disesuaikan dengan PSC-nya, kan kami dengan mitra, dengan kontraktor harus sama-sama menghormati kontrak," katanya di Jakarta, Jumat (31/1/2020).

Pemerintah akan menggenjot masuknya investasi migas dengan mempertimbangkan hadirnya kontrak bagi hasil penggantian biaya operasi (cost recovery) bagi wilayah kerja baru dan terminasi.

Kementerian ESDM akan lebih fleksibel menerapkan skema kontrak migas. Ke depan Kementerian ESDM memperkenalkan dua skema kontrak yang ada.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjelaskan pertimbangan penerapan dua skema tersebut atas dasar masukan-masukan para pelaku bisnis. Menurutnya, skema cost recovery cocok diterapkan untuk lapangan yang terletak di daerah sulit dan berisiko tinggi karena skema tersebut dinilai lebih rasional.

Sementara itu, gross split dianggap lebih cocok untuk wilayah kerja eksisting karena memiliki tingkat kepastian bisnis yang lebih tinggi.

Pemerintah mewajibkan perusahaan migas menerapkan skema gross split di wilayah kerja baru dan terminasi sejak 1 Januari 2017.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

skk migas
Editor : David Eka Issetiabudi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top