Bisnis.com, JAKARTA – Investasi pembangkit energi baru terbarukan dipastikan akan semakin meningkat seiring rencana perubahan sejumlah regulasi.
Perubahan regulasi tersebut, terutama, datang dari harga beli listrik PLN ke pembangkit energi baru terbarukan (EBT). Regulasi mengenai harga beli listrik pembangkit EBT berkaitan dengan revisi peraturan menteri (permen) ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
Pemerintah berencana untuk merevisi harga beli listrik pembangkit EBT berdasarkan keekonomian proyek melalui peraturan presiden (perpres). Hingga saat ini, perpres EBT masih disusun dan belum final.
Meskipun demikian, beredar informasi bahwa harga beli listrik pembangkit panas bumi akan mencapai US$14,5 sen per kWh. Sebelumnya, harga beli listrik panas bumi disesuaikan dengan biaya pokok penyediaan (BPP) setempat.
Direktur Aneka EBTKE Kementerian ESDM Harris membenarkan harga beli listrik pembangkit panas bumi, untuk sementara waktu masih berada di kisaran angka tersebut. Saat ini perpres EBT masih sedang dalam tahap penyusunan.
“Terkait panas bumi harganya memang masih di sekitaran itu. Untuk yang progress kontrak kami belum update lagi karena konsen di penyusunan perpres EBT,” katanya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.
Baca Juga
Pemerintah juga belum dapat memastikan progress kontrak pembangkit EBT yang diteken pada 2017-2018 lalu. Perkembangan terakhir yang dicatat Bisnis, ada empat power purchase agreement (PPA) atau perjanjian jual beli listrik (PJBL) energi baru terbarukan (EBT) berkapasitas total 9,9 MW yang terkontrak selama 2017 - 2018 terpaksa mengalami putus kontrak atau terminasi.
Keempat PPA yang terdiri atas 3 pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) dan satu pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm) tersebut putus kontrak karena tidak berhasil menyelesaikan pembiayaan.
Adapun selama 2017 - 2018, sebanyak 75 PPA EBT dengan kapasitas total 1.581 MW telah terkontrak. Selain empat PPA telah terminasi, sebanyak 13 pembangkit EBT telah beroperasi, 30 PPA sedang konstruksi, dan 28 PPA persiapan financial close.
“Untuk yang progress kontrak kami belum update lagi karena konsen di penyusunan perpres EBT, katanya.
Ketua Umum Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) Prijandaru Effendi mengatakan jika harga dapat dipastikan sesuai dengan keekonomian proyek, akan banyak proyek yang jalan. Banyak investor yang bersedia masuk asal harga sesuai keekonomian dan kepastian pembelian tenaga listrik oleh PLN.
Menurutnya, perpres EBT selain akan menarik investasi baru juga akan menyelesaikan masalah sejumlah perjanjian jual beli listrik (PJBL) yang telah diteken tetapi belum menyelesaikan masalah pendanaan.
“Perpres ini akan berlaku ke depan. Untuk yang sudah PPA, berdasarkan Permen 17/14 dapat mengajukan tariff adjustment setelah eksplorasi. Harganya akan mengikuti perpres,” katanya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
