Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kualitas Air Minum Akan Diawasi Lebih Ketat

BPPSPAM tengah menyusun pedoman penyusunan bobot penilaian dalam pengujian kualitas air minum.
Rivki Maulana
Rivki Maulana - Bisnis.com 22 Januari 2020  |  13:18 WIB
Pekerja menyelesaikan pembangunan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (15/11/2018). - ANTARA/Zabur Karuru
Pekerja menyelesaikan pembangunan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (15/11/2018). - ANTARA/Zabur Karuru

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melansir kualitas air minum yang diselenggarakan oleh badan usaha air minum akan diawasi lebih ketat lewat mekanisme pengelolaan risiko.

Hal ini akan diatur lewat regulasi terkait persyaratan kualitas air minum yang lebih komperehensif.

Kementerian PUPR lewat Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) tengah menyusun pedoman penyusunan bobot penilaian dalam pengujian kualitas air minum.

Pedoman tersebut dinilai penting untuk segera diterbitkan karena pada 2024 pemerintah menargetkan pencapaian akses air minum layak 100 persen dan akses air minum aman 45 persen.

Anggota BPPSPAM Unsur Penyelenggara Henry M. Limbong mengatakan bahwa petunjuk teknis terkait dengan pengujian kualitas air minum membutuhkan perubahan dasar hukum.

Oleh karena itu, dia berharap supaya Kementerian Kesehatan bisa segera merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010, yang mengatur persayaratan kualitas air minum.

“Dibutuhkan aturan yang lebih lengkap terkait persyaratan kualitas air minum yang saat ini sudah ada,” ujar Limbong, Rabu (22/1/2020).

Menurut Limbong, hingga sat ini, sebanyak 345 badan usaha air minum telah melakukan pengujian kualitas air minum. Namun, dari jumlah itu, baru 74 persen atau 255 badan usaha yang memenuhi syarat pengujian kualitas air minum.

Sementara itu, sebanyak 35 badan usaha belum melakukan pengujian kualitas air minum. Hal ini antara lain disebabkan keterbatasan dana dan dan jumlah laboratorium pengujian kualitas air di daerah.

Kepala Sub Direktorat Penyehatan Air dan Sanitasi dasar Kementerian Kesehatan Ely Setiawati mengatakan bahwa revisi Permenkes No. 492/2010 tengah disusun dan diharapkan bisa selesai tahun ini.

Menurutnya, ada beberapa poin baru yang ditambahkan, antara lain kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan laboratorium uji kualitas air minum yang tersertifikasi.

Selain itu, pemerintah daerah juga wajib membuat rencana pengamanan air minum (RPAM) dan kewajiban penyediaan pengawas internal untuk mengelola risiko. 

Ely menegaskan bahwa mekanisme pengawasan untuk menjaga kualitas air minum diperkukan untuk menjamin air yang diproduksi tetap aman.

"Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan eksternal oleh dinkes [dinas kesehatan] kabupaten/kota, dan secara internal oleh penyelenggara layanan air minum sendiri,” katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

air minum
Editor : Zufrizal
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top