Bisnis.com, JAKARTA - Pembiayaan pada 2020, pemerintah masih akan mengandalkan strategi front loading. Harapanya pemerintah dapat mengantisipasi ketidakpastian akan imbal hasil yang tinggi.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, pemerintah masih akan memanfaatkan strategi ‘front loading’ dalam pembiayaan menggunakan Surat Berharga Negara (SBN) pada 2020.
Adapun strategi front loading ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak meningkatnya Fed Fund Rate serta ketidakpastian global secara keseluruhan, seperti isu perang dagang, ekskalasi geopolitik, dan lainnya.
“Kita [pemerintah] masih memperhatikan strategi front loading, karena kita melihat ketidak pastian di Semester II bisa lebih tinggi,” kata Luky dikutip Jumat (17/1/2020).
Dia mengatakan sepanjang market masih volatile, startegi yang terbaik adalah melakukan front loading. “Kita akan selalu mengawasi dan mencermati apa yang terjadi di market, sifatnya oportunistik bisa dibilang,” katanya.
Dia mengatakan hingga saat ini, rasio utang masih terkontrol. Menurutnya rasio utang masih dibatas aman yani diangka 29,8% dari produk domestik bruto. Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah pusat mencapai Rp4.814,31 triliun hingga akhir November 2019.
Lebih rinci, utang pemerintah tersebut mengalami kenaikan Rp418, 34 triliun jika dibandingkan dengan November 2018 yang tercatat Rp4.395,97 triliun. Sedangkan, jika dibandingkan dengan Oktober 2019, utang tersebut naik Rp58,18 triliun. Pada Oktober 2019, utang pemerintah pusat tercatat Rp4.756,13 triliun.
Adapun utang November 2019 terdiri dari pinjaman dan Surat Berharga Negara (SBN). Utang yang berasal dari pinjaman totalnya mencapai Rp770,04 triliun. Pinjaman tersebut terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp8,09 triliun, dan pinjaman luar negeri mencapai Rp761,95 triliun.
Kemudian, utang pemerintah yang berasal dari SBN mencapai Rp4.044,27 triliun. SBN tersebut terdiri dari denominasi rupiah sebesar Rp2.978,74 triliun dan valas sebesar Rp1.065,53 triliun.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dengan posisi utang tersebut, rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2019 berada di level 29,8% dari PDB.
Rasio tersebut menurutnya relatif rendah dan terjaga bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Filipina dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 38,9%, Malaysia 55,6%, ataupun Singapura yang mencapai 113,6%.
“Kami sangat berhati-hati karena APBN harus dijaga kesehatannya agar tetap dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan perekonomian,” kata Sri Mulyani.
Selain itu, sepanjang 2019, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp435,4 triliun, atau meningkat dari realisasi pembiayaan utang pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp 372 triliun.
Dia juga menyatakan pemerintah telah melakukan pembayaran bunga utang sepanjang 2019 sebesar Rp275,5 triliun. Jumlah itu sedikit di bawah pagu anggaran sebesar Rp275,89 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
