.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian ESDM akan membuka kesempatan untuk swasta khususnya masyarakat untuk menjadi produsen listrik dari energi terbarukan.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pihaknya bersama jajarannya tengah menggodok skema seperti apa agar masyarakat dapat turut serta dalam menyediakan energinya sendiri. Pasalnya, apabila tak melibatkan masyarakat, dia memperkirakan tahun 2050 baru dapat mencapai kapasitas energi yang diperlukan di Indonesia.
Keterlibatan swasta ini akan diutamakan untuk pasokan listrik di daerah-daerah kecil. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan pasokan listrik di daerah.
"Jadi tak hanya PLN, tapi swasta, masyarakat kecil juga bisa. Kalau untuk masyarakat kecil, itu mereka mempunyai biomassa. Bagaimana kita menyiapkan turbin untuk bisa mengolah biomassa energi ini menjadi listrik," ujarnya dalam Internasional Millenial Summit 2020, Jumat (17/1).
Adapun dalam jangka pendek, pihaknya merencanakan untuk membangun transmisi yakni hub transmission energy baik gas maupun juga electricity.
"Dari Sumatera sampai ke Jawa harus tersambung, Trans Sulawesi, Kalimantan sedangkan daerah-daerah yang berada di daerah luar, kita akan menyediakan kebijakan untuk off grid," katanya.
Dia mencontohkan pembangkit listrik tenaga air kecil atau micro hydro power plant di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua. Arifin menuturkan, potensi-potensi sumber daya lokal seperti itulah yang akan digenjot pemerintah.
"Kemudian micro hydro. Saya baru sebulan lalu mengunjungi Ilaga, Kabupaten puncak yang mana kita meresmikan 1 micro hydro, itu 2 kali 375 kilo watt. Cost-nya memang tinggi, tetapi memang harus dimiliki," ucapnya.
Saat ini pihaknya sedang memetakan potensi-potensi micro hydro di Indonesia yang memang bisa bangun. "Kami berikan kebijakan," ujar Arifin.
Kendati demikian, lanjutnya, tantangannya sendiri yakni dalam menetapkan harga. Pemerintah akan menetapkan harga yang sesuai dengan sumber daya yang digunakan dalam pembangkit listrik tersebut.
"Harganya memang tak sama. Selama ini kan harga yang kami tetapkan sekian persen dari BPP rata-rata. Nanti akan sesuai region, dan per jenis energi. Ini dalam pembahasan kami. Intinya agar masyarakat lokal berpartisipasi dalam membangun kemandirian energinya," terangnya.
Saat ini, campuran energi Indonesia untuk electricity dari 62 gigawatt ini hanya dibawah 10% yang memanfaatkan energi terbarukan termasuk hydro. Kementerian ESDM memiliki target bisa mencapai 23% dalam lima tahun ke depan.
"Ini butuh upaya kebijakan terintegrasi. Kami juga sedang menggodok kebijakan baru tarif energi terbarukan, dan lain sebagainya. Agar ada daya tarik dan memadai. Tujuan yang berpartisipasi bisa terbagi masyarakat kecil dan menengah. Kedepannya, kami akan memperhatikan izin-izin agar tak diperjualbelikan atau transfer. Ini agar elektrifikasi yang 100% betul-betul dinikmati masyarakat," tutur Arifin
Penasehat pada Global Commission on the Geopolitics of Energy Transformation of International Renewable Energy Agency (IRENA) Mari Elka Pangestu menuturkan pihaknya menyambut baik rencana pemerintah untuk melibatkan kolaborasi antara swasta yakni perusahaan dengan masyarakat.
"Indonesia merupakan kepulauan yang sangat luas dan memiliki geografi berbeda antar wilayah," katanya.
Menurutnya, memang diperlukan harga listrik ang berbeda atau tak bisa disamakan karena berbeda sumber dan wilayah dan lain sebagainya.
Executive Director Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) Tri mumpuni menuturkan banyak kaum millenial yang peduli dengan kondisi negaranya sendiri.
"Kaum millenial ternyata bisa hidup dipedalaman tanpa ada sinyal, listrik dan lain sebagianya. Kami melakukan pelatihan selama 30 hari, agar mereka bisa membangun listrik melalui energi terbarukan di pedalaman," tuturnya.
