Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merencanakan pemberlakuan subsidi tertutup gas minyak cair (LPG) 3 kilogram langsung ke masyarakat pada paruh kedua 2020.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan jika diterapkan selama setahun penuh, subsidi LPG diperkirakan bisa berkurang hingga 30%.
Hanya saja, untuk tahap awal, nilai subsidi dapat terpangkas sekitar 15% dengan implementasi yang baru dimulai pada semester II/2020.
“Kami sedang lakukan persiapan bagaimana berikan subsidi langsung ke masyarakat, terus [rencananya] dilaksanakan mulai tahun ini, mudah-mudahan tengah tahun [Juli] dilaksanakan,” tuturnya dalam paparan kinerja Ditjen Migas 2019 dan Rencana 2020, Selasa (14/1/2020).
Djoko optimistis volume penyaluran dan subsidi LPG 3 kg akan berkurang dengan implementasi subsidi tertutup ini. Nantinya, masyarakat yang dianggap tidak berhak mendapat subsidi harus membeli LPG sesuai harga pasar.
Dengan begitu, kalangan masyarakat yang tidak berhak mendapatkan subsidi akan berubah membeli LPG nonsubsidi kemasan 5 kg atau 12 kg.
Baca Juga
Dari sisi volume, Djoko optimistis konsumsi LPG 3kg akan di bawah alokasi yang ditetapkan sebanyak 7 juta metrik ton pada 2020.
Data Kementerian Keuangan menyebutkan realisasi sementara subsidi LPG 3 kg pada tahun lalu tercatat senilai Rp58 triliun pada 2019, di bawah alokasi awal Rp75,22 triliun. Tahun ini, subsidi LPG 3 kg ditargetkan senilai Rp50,6 triliun.
Sementara itu, berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi penyaluran LPG 3 kg tahun lalu sebanyak 6,84 juta metrik ton, lebih rendah dari kuota 6,97 juta metrik ton.
Terkait model subsidi, Djoko mengaku belum menetapkan kriteria masyarakat tidak mampu yang akan digunakan. Jika merujuk pada data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), ada tiga kriteria masyarakat tidak mampu dengan jumlah penerima subsidi berkisar 15 juta hingga 25 juta masyarakat.
Data TNP2K juga tersebut akan dibandingkan dengan data Ditjen Migas terkait data penyaluran converter kit bagi nelayan.
"Data sudah ada, kebijakan seperti apa, belum diputuskan," tambahnya.
