Banyak Kendala Hambat Aktivitas Ekspor di Daerah Perbatasan

Dalam kunjungannya, Menteri Abdul Halim Iskandar didampingi istrinya Lilik Umi Nasriyah dan sejumlah pejabat dilingkungan Kemendes PDTT dan sejumlah pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Sambas dan Pemprov Kalimantan Barat.
Asteria Desi Kartika Sari
Asteria Desi Kartika Sari - Bisnis.com 13 Januari 2020  |  14:12 WIB
Banyak Kendala Hambat Aktivitas Ekspor di Daerah Perbatasan
Suasana bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (8/1/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA — Harapan untuk memperbanyak ekspor belum terpenuhi khususnya untuk daerah perbatasan. Apalagi daerah perbatasan masih memiliki kendala dalam hal telekomunikasi untuk memperlancar seluruh kegiatan. Padahal daerah-daerah di perbatasan memiliki banyak potensi untuk aktivitas ekspor.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar seusai melakukan kunjungan ke Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Menpawah pada Minggu (12/1/2020).

“Oleh karena itu, target utama setelah pulang dari sini, saya akan terus koordinasikan dengan kementerian lain, bagaimana di Sambas terjadi percepatan produksi dalam keadaan sudah jadi [bukan mentah] untuk diekspor ke negara tetangga. Karena itu memang sangat penting,” katanya melalui keterangan resminya, Senin (13/1/2020).

Dalam kunjungannya, Menteri Abdul Halim Iskandar didampingi istrinya Lilik Umi Nasriyah dan sejumlah pejabat dilingkungan Kemendes PDTT dan sejumlah pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Sambas dan Pemprov Kalimantan Barat.

Selain itu, dia mengatakan desa-desa yang berdekatan dengan perbatasan negara tetangga masih memiliki sejumlah permasalahan. Salah satunya masalah jaringan telekomunikasi yang terjadi di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Abdul Halim Iskandar dalam lawatannya ke Desa Temajuk yang berbatasan dengan Malaysia mengakui bahwa jaringan telekomunikasi masih menjadi permasalahan. Untuk itu, dirinya akan menindaklanjuti permasalahan tersebut, agar permasalahan sinyal bisa segera teratasi.

"Sinyal belum ada, kita sudah kerja sama dengan Telkom. Tinggal kita tindak lanjuti. Karena saya tidak mau kepala desa maupun masyarakat desa punya HP, tapi enggak ada sinyalnya," jelasnya.

Apalagi, lanjut Halim, di era digitalisasi ini semua kebutuhan dan informasi bisa dipenuhi dan diketahui oleh masyarakat. Namun, lanjutnya, apabila tidak ada pendukung dalam hal ini jaringan internet, maka semuanya tidak berguna.

"Kalau enggak ada sinyal, itu enggak ada gunanya. Makanya, untuk urusan sinyal ini itu menjadi urusan prioritas Kemendes, karena ini sangat penting untuk membuka informasi dan di era ini kita harus akui bahwa kita mengandalkan digitalisasi," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
ekspor

Editor : Achmad Aris
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top