Bisnis.com, PEKANBARU -- Mandeknya pembangunan depo minyak atau oil storage terminal di Provinsi Kepulauan Riau sejak 2012 bisa disebabkan oleh beberapa hal a.l. koordinasi pemerintah pusat dan daerah yang tidak lancar, permasalahan pembebasan lahan, hingga karakteristik investasi dari China.
Lebih lanjut, tujuan pembangunan fasilitas tersebut juga harus jelas karena apabila ditujukan untuk mengimpor minyak maka dapat memperparah defisit transaksi berjalan Tanah Air.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa hambatan realisasi investasi secara umum disebabkan oleh tiga hal.
Pertama, masalah koordinasi antara kebijakan pusat dan daerah yang seringkali mandek di daerah.
"Artinya, kebijakan itu sudah keluar di pusat tapi terkadang tidak optimal berjalan di daerah.
Sehingga memang banyak dari pelaku usaha yang mengurungkan niat untuk merealisasikan investasi di daerah," kata Yusuf kepada Bisnis, Minggu (12/1/2020).
Kedua, terhambatnya realisasi investasi di daerah juga bisa jadi terkait pembebasan lahan. Yusuf menjelaskan, ketersediaan lahan dibutuhkan untuk investasi yang sifatnya besar seperti membangun fasilitas pabrik maupun penyimpanan.
"Ketiga, memang selama 5 tahun ke belakang bahkan sebelum 2014 ini, China karakteristik investor yang realisasinya itu terkadang lebih kecil daripada yang dijanjikan. Ketiga yang saya sebutkan ini, saya duga menjadi alasan investasi yang telah dijanjikan sejak 2012 ini belum jalan sampai sekarang," lanjut Yusuf.
Adapun manfaat pembangunan depo minyak di Pulau Batam ini disebut Yusuf bisa menggairahkan perekonomian daerah.
Pasalnya, bagi Provinsi Kepulauan Riau yang terbilang masih baru, investasi diperlukan karena membawa efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi. Apalagi, sumber daya alam (SDA) yang ada di Kepulauan Riau masih banyak yang belum dimanfaatkan.
"Riau itu khususnya Kepri kan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai cadangan minyak yang relatif masih ada dibandingkan yang lain. Makanya, China tertarik berinvestasi di sana, selain dia bisa mengeksplorasi, pembukaan investasi China ini juga pasti menarik bagi Pemda sendiri," tutur Yusuf.
Mengingat tensi yang muncul di Natuna, Yusuf meyakini tak akan terlalu berdampak terhadap investasi dari China ke Indonesia. Terlebih untuk komitmen yang sudah disampaikan sebelumnya, tegangan tersebut tidak akan menjadi penghalang masuknya investasi.
Ekonom Institute for Development Economics Finance (Indef) Bhima Yudistira menilai tujuan pembangunan depo minyak tersebut harus ditelisik juga.
"Apakah depo ini untuk menampung impor minyak atau untuk penampungan sementara crude yang ingin di ekspor. Jika yang dimaksud adalah depo untuk memperlancar impor minyak tentunya tidak sejalan dengan kepentingan nasional agar defisit transaksi berjalan ditekan," kata Bhima.
Kendati demikian, Bhima melihat pembangunan fasilitas penunjang bisnis perminyakan ini bisa berdampak luas seperti menyerap tenaga kerja lokal, alih teknologi, san mendorong munculnya bisnis penunjamh di sekitar lokasi depo.
DESAK REALISASI
Pekan lalu, Plt. Gubernur Kepulauan Riau Isdianto mendesak realisasi pembangunan depo minyak atau oil storage terminal senilai Rp11,7 triliun di Kota Batam.
Hal itu disampaikan oleh Isdianto dalam surat yang dialamatkan kepada Presiden RI Joko Widodo tertanggal 7 Januari 2020.
Adapun, pembangunan integrated storage and terminal di kawasan Westpoint Maritime Industrial Park itu akan dilakukan oleh PT West Point Terminal (WPT).
WPT merupakan joint venture antara PT Mas Capital Trust dan Sinomart KTS Development Ltd. Sinomart menguasai 95% saham di WPT dan merupakan anak usaha dari Sinopec, perusahaan BUMN asal China.
“Kami mengharapkan kirasanya Pembangunan Depo Minyak yang telah tertunda tersebut dapat segera direalisasikan… mengingat pihak perusahaan juga telah memperoleh izin-izin sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan merupakan salah satu Kawasan Langsung Invsetasi Konstruksi (KLIK) yang telah ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI,” tulis Isdianto dalam surat tersebut, seperti dikutip pada Minggu (12/1/2020).
Pihak perusahaan telah melakukan penandatanganan Joint Venture Agreemend (JVA) pada 9 Oktober 2012 yang dihadiri oleh Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia Liu Jianchao dan Gubernur Kepulauan Riau M. Sani.
Nila investasi pembangunan depo minya itu mencapai US$841 juta atau sekitar Rp11,7 triliun dengan kurs Rp14.000 per dolar AS. Adapun dukungan itu diberikan oleh Pemerintah China lewat persetujuan National Development and Reform Commission (NDRC) kepada pihak Sinopec Kantons Holdings Ltd.
Menurut Isdianto, pembangunan depo minyak ini dapat mendorong terciptanya lapangan kerja dan memberikan dampak positif bagi perekonomian di Prov. Kepulauan Riau khususnya Kota Batam.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepualauan Riau pada kuartal III/2019 tumbuh 4,89%. Pertumbuhan itu berkontribusi sebesar 7,70% terhadap PDRB Pulau Sumatera.
Tak hanya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan depo minyak di Pulau Janda Berhias yang berstatus Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ini juga disebut dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Batam.
“Realisasi pembangunan depo minyak milik investor seperti Sinopec dari China itu akan berdampak luas terhadap minat investor lainnya. Kami minta Sinopec segera untuk membangun depo minyak yang terlantar sejak 2012,” tegas Isdianto.
Surat Gubernur Kepri ini ditembuskan ke sejumlah menteri di kabinet maju, seperti ke Menko Kemaritiman dan Investasi, Menko Perekonomian, hingga Kepala BKPM.
Syamsul Bahrum, Sekretaris Percepatan Investasi Kepulauan Riau, membenarkan adanya surat yang dikirimkan Gubernur Kepri kepada Presiden Jokowi itu.
Surat terkait permintaan dukungan pemerintah pusat itu, kata dia, merupakan bagian dari upaya pemerintah Kepri untuk menyelesaikan proyek-proyek investasi yang mangkrak.
Pemerintah Kepri berharap dukungan presiden dan pemerintah pusat akan mendorong investor seperti Sinopec untuk segera menjalankan rencana investasinya. Apalagi, Batam berada di posisi sebagai salah satu wilayah tujuan investasi dan parameter keberhasilan investasi di Indonesia.
"Dukungan Presiden Jokowi sangat penting mengingat investasi ini juga melibatkan investor asing. Berkembangnya investasi di Batam tentu juga akan sangat positif bagi ekonomi nasional," ujarnya.
