Bisnis.com, JAKARTA—Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyetujui wacana Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk menjadikan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai entitas tunggal penjaga laut dan pantai.
Dia menyebut akan mengikuti arahan dari koordinatornya itu. "Kami ikut kebijakan Pak Luhut," ujarnya kepada Bisnis, Senin (30/12/2019).
Sebelumnya Luhut mengatakan ingin menjadikan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai badan tunggal penjaga laut dan pantai di Indonesia. Nantinya Bakamla juga akan menjadi partner untuk Indonesian National Shipowners Association (INSA).
Dia mendorong pula agar kapal-kapal yang digunakan oleh para penjaga pantai ini merupakan kapal yang berstandar untuk jelajah samudera, sehingga tidak kalah dengan penjaga pantai dan laut dari negara lain.
Luhut menyebut aturan mengenai coast guard akan termasuk dalam omnibus law yang mulai dipersiapkan oleh pemerintah sehingga kewenangan di laut dikelola oleh satu instansi.
Saat ini, perairan Indonesia dijaga oleh beberapa instansi. Salah satunya Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang secara resmi dibentuk pada 23 November 2000 sesuai Kepres Nomor 165 Tahun 2000.
Dalam melakukan pengawasan Ditjen PSDKP berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut, Bakamla dan Polair yang juga memiliki kewenangan pengawasan di perairan Indonesia.
Keamanan di perairan Indonesia sangat penting. Apalagi belakangan kapal asing kembali masuk ke laut Indonesia untuk mencuri ikan. Bahkan masuknya kapal asing tersebut didampingi kapal Coast Guard asal China.
Edhy kemarin menyebut sudah menempatkan tim di wilayah terdeteksi kapal asing seperti di Natuna, Kepulauan Riau. Pihaknya juga sudah bersinergi dengan TNI Angkatan Laut, Kepolisian, dan Bakamla.
Tak ketinggalan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi karena hal ini terkait dengan teritorial Indonesia.
