Bisnis.com, JAKARTA - Komite Pengawas Perpajakan diharapkan dapat memberikan input positif dalam upaya reformasi struktural di bidang tersebut.
Hal ini dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melantik Pejabat Anggota Komite Pengawas Perpajakan di Gedung Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (20/12/2019).
Beberapa nama yang dilantik sebagai Komite Pengawas Perpajakan ialah Wakil Menteri Keuangan Periode 2014 - 2019 Mardiasmo dan Direktur Jenderal Pajak Periode 2017 - 2019 Robert Pakpahan.
Sri Mulyani menuturkan, di tengah tekanan berat perekonomian global, instrumen perpajakan berperan penting dalam perekonomian. Adanya tekanan global yang berat berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap prospek kebijakan negara. Kondisi ini juga akan menurunkan minat investasi.
Ia melanjutkan, instrumen pajak bukan hanya digunakan pada fungsi pengumpulan. Komponen penerimaan ini harus digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Guna menutupi potensi penurunan investasi, instrumen perpajakan harus mampu dimaksimalkan negara. Untuk itu, reformasi secara struktural perlu dilakukan. Hal tersebut mencakup kebijakan dari sisi administrasi, bisnis, Sumber Daya Manusia, hingga ke teknologi.
"Kementerian Keuangan sudah melakukan banyak reformasi perpajakan selama 20 tahun terakhir, tetapi kami masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Saya harap Komite Pengawas Perpajakan dapat ikut membantu kami," kata Sri Mulyani.
Ia melanjutkan, Komite Pengawas Perpajakan diminta aktif untuk memberikan rekomendasi di bidang perpajakan dan kepabeanan. Usulan-usulan yang diminta juga diharapkan inovatif, berkualitas, dan tepat isu sehingga dapat meningkatkan kualitas perpajakan di Indonesia.
"Aspek kebijakan dalam daerah tertentu dan kemudahan di bidang perpajakan harus mampu diidentifikasikan. Keselarasan pada dua hal ini membuat daerah mendapat manfaat kebijakan perpajakan sehingga akan meningkat perekonomian," pungkasnya.
Selain melantik anggota Komite Pengawas Perpajakan, Sri Mulyani juga melantik sejumlah Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional di sejumlah Direktorat Jenderal.
