Bisnis.com, JAKARTA - Peningkatan transksi lintas batas atau cross border transaction bisa memicu tsunami sengketa perpajakan jika tidak ada formulasi yang efektif untuk menanganinya.
Director of The Global Tax Policy Center Vienna University of Economics and Business Jeffrey Owens mengungkapkan saat ini dunia sedang memasuki masa transisi dan dilanda ketidakpastian.
Di masa transisi ini, semua yurisdiksi akan menghadapi banyak sengketa pajak antar negara atau yuridiksi. Apalagi, terkait dengan ekonomi digital yang saat ini belum jelas bagaimana mekanisme pengenaan pajaknya.
"Dulu perselisihan pajak ini terjadi di antara sekelompok kecil negara di negara-negara besar OECD seperti Cina dan India, tetapi saat ini menjadi perselisihan antara negara OECD dan negara berkembang dan antara negara berkembang sendiri, termasuk Indonesia," kata Jeffrey ditemui di India yang dikutip, Selasa (10/12/2019).
Peningkatan sengketa, lanjut Jeffrey, akan banyak aspek, termasuk meningkatnya sengketa yang masuk melalui Mutual Agreement Procedure (MAP). "Pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri adalah [apakah] mekanisme MAP dapat mengatasi tsunami sengketa pajak ini," tegasnya.
Jeffrey kemudian menyinggung adanya perselisihan lintas batas yang tidak terselesaikan akan menciptakan ketidakpastian dan menghambat investasi. Dengan demikian, persoalan ini menjadi bukan bagian dari persoalan perpajakan semata.
"Itu sebabnya butuh semua bidang, bukan bidang teknis pajak semata, untuk saat ini, bagaimana menyediakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk investasi dan saya pikir kita harus memikirkan kembali pendekatan tradisional yang kita miliki," tegasnya.
Seperti diketahui International Taxation Conference 2019 di Mumbai, India mendatangkan sejumlah narasumber termasuk dari OECD maupun praktisi dan akademisi di bidang pajak.
Isu utama yang dibahas dalam konferensi tersebut di antaranya terkait dengan pemajakan digital economy. Sejumlah delegasi mengungkapkan nada-nada pesimisnya bahwa konsesus mengenai pemajakan digital bakal direalisasikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
