Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak enam program strategis UMKM segera diimplementasikan di Indonesia sebagai upaya untuk memperbaiki ekosistem bisnis bagi para pelaku UMKM di Tanah Air.
Usai rapat terbatas dengan topik pemberdayaan UMKM tahun 2020 di Kantor Presiden Jakarta, Senin (09/12/2019), Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa dalam upaya pengarusutamaan UMKM dalam ekonomi nasional, Presiden Joko Widodo meminta agar ekosistem UMKM ini diperbaiki.
“Ada 6 program strategis yang dibahas. Pertama, perluasan akses pasar produk dan jasa UMKM termasuk proyek pembangunan infrastruktur juga harus diberikan kesempatan kepada UMKM menjadi bagian suplai dari pembangunan infrastruktur. Termasuk belanja kementerian/lembaga dan BUMN agar memprioritaskan produk UMKM,” kata Teten Masduki lewat keterangan tertulis.
Hal itu juga termasuk di dalamnya perluasan pasar UMKM melalui platform online sekaligus ekspor yang perlu dibangun ekosistem berkelanjutan di dalamnya.
Kedua, terkait akselerasi dan kemudahan pembiayaan mulai dari KUR, di mana Presiden meminta agar skema kredit untuk KUR dikaji kembali.
“Selain KUR ada juga pembiayaan dana ventura. Lalu ada juga program Mekaar, jadi KUR akan diprioritaskan untuk yang kecil, sedangkan mikro akan difokuskan ke program Mekaar dan UMi di BUMN,” katanya.
Adapun, untuk usaha menengah dimungkinkan pembiayaan non-KUR termasuk dana ventura. OJK juga diminta untuk mendampingi dalam skema pembiayaan tersebut.
Ketiga, terkait fasilitas dan kemudahan perizinan untuk meningkatkan kesempatan berusaha. Keempat, terkait daya saing produk UMKM. Teten mengatakan Presiden Jokowi juga meminta adanya peningkatan teknologi bagi para pelaku UMKM dengan permesinan modern.
Kelima, terkait pengembangan kapasitas modern. Keena, terkait konsolidasi semua program UMKM yang selama ini tersebar di 18 kementerian/lembaga agar dikoordinasi oleh Kementerian Koperasi dan UMKM dengan kebijakan satu pintu.
Teten mengatakan sampai 2024 sejumlah hal terkait UMKM diharapkan semakin akan terukur pencapaiannya salah satunya ekspor yang meningkat.“Selain itu kontribusi terhadap PDB meningkat dan rasio kewirausahaan meningkat. Koperasi yang modern meningkat dan UMKM naik kelas meningkat,” katanya.
Untuk UMKM naik kelas dari menengah ke besar, ia menekankan akan fokus pada sektor riil atau produksi. Dia mengatakan pihaknya sudah memverifikasi komoditas yang permintaannya sedang diminati pasar.
“Kami akan fokus ke sektor unggulan termasuk juga suplai bahan bakunya. Kalau teknologi dan SDM itu input yang memang sedang ditambahkan. Namun intinya kita akan berbasis pada pengembangan UMKM dengan komoditas unggulan,” kata Teten.
Lebih lanjut, dia mengatakan permasalahan UMKM di Indonesia sangat variatif tergantung level usahanya. Misalnya, untuk sektor mikro lazimnya karena sebagian besar “unbankable” sehingga kesulitan akses pembiayaan.
“Kemudian kemampuan usaha dalam produksi dan kemasan, serta akses pasar. Jadi tergantung levelnya. Kalau secara umum problem di UMKM terutama akses pasar, pembiayaan, kualitas produksi, dan kemampuan pengembangan usaha,” katanya.
Oleh karena itu diperlukan upaya pendampingan untuk sektor mikro dan kecil dari sisi produksi, pendampingan teknis untuk mencari modal, memulai usaha, produksi, hingga mendapatkan sertifikat.
Teten menambahkan, Presiden Jokowi juga ingin agar UMKM diberikan akses untuk memasarkan produknya di Rest Area di jalur tol strategis.
“Biasanya pembangunan tol akan mematikan UMKM di jalur konvensional. Ketika ada jalur tol, maka restoran dan toko suvenir dan oleh-oleh itu mati. Presiden minta supaya UMKM lokal diberi akses jualan di rest area,” tuturnya.
Kemenkop dan UKM akan melakukan kurasi produk unggulan UMKM agar produknyaddapat dipasarkan di rest area hingga ke pusat perbelanjaan modern.
“Jadi mal juga sudah harus mulai berani di daerah premiumnya, di lokasi premium, untuk berani menerima brand lokal yang tak kalah kualitasnya dengan brand asing,” ujarnya.
