Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kargo Harley Davidson Ilegal, Karyawan Garuda Terancam Saksi Kemenhub

Beleid yang dilanggar adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan. 
JIBI
JIBI - Bisnis.com 05 Desember 2019  |  15:04 WIB
Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B Pramesti (kanan) dan Kepala Unit Penyelenggara Bandara APT Pranoto (kiri) kepada pers di Samarinda, Jumat (7/6/2019).  - ANTARA
Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B Pramesti (kanan) dan Kepala Unit Penyelenggara Bandara APT Pranoto (kiri) kepada pers di Samarinda, Jumat (7/6/2019). - ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA - Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. yang terbukti menyelundupkan motor Harley Davidson dan sepeda lipat Brompton dalam pesawat Airbus 300-900 nomor penerbangan GA 9721 rute Perancis menuju Jakarta akan menanggung sanksi berat dari Kemenhub.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana Banguningsih Pramesti menyatakan dugaan temuan itu sebelumnya dilaporkan oleh Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng.

“Sesuai dengan peraturan menteri, ada tahapan untuk memberikan sanksi,” ujarnya di kantor Kementerian Perhubungan seperti dikutip Tempo, Kamis (5/12/2019). 

Beleid yang dimaksud Polana adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan. 

Dalam beleid itu, pemerintah menetapkan empat tahapan sanksi. Pertama berupa teguran, tahap kedua adalah pembekuan, hingga denda administratif. 

Di tempat yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan telah berkomunikasi dengan Otoritas Bandara Wilayah I untuk memberikan klarifikasi terkait dengan kargo gelap di pesawat Garuda Indonesia. “Otban [Otoritas Bandara] akan melakukan klarifikasi apabila ada yang dilanggar,” ucapnya.

Namun, Budi Karya memastikan penyelesaian perkara ini menjadi wewenang pihak Kepabeanan. Setelah diusut, benda-benda ini miliki penumpang berinisial SAW dan LS yang merupakan karyawan Garuda. Vice President Garuda Ikhsan Rosan sebelumnya mengklaim barang itu sudah dilaporkan dengan sistem self declaire

"Dari barang bawaan ini, karyawan sudah melakukan self declare pada petugas. Jadi ketika pesawat tiba, petugas bea cukai dan imigrasi sudah berada di lokasi karena GMF itu kan kawasan berikat," ujar Ikhsan.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir meminta direksi perusahaan pelat merah memiliki akhlak yang baik. "Ketika dikasih kesempatan untuk memimpin, ya akhlaknya dulu yang baik," ujar dia, Rabu (4/12/2019).

Selanjutnya, direksi BUMN harus memiliki loyalitas yang jelas kepada pemerintah. "Bukan saya anti dikritisi, harus dikritisi. Tapi langsung, jangan lewat media. Karena dia kerja di BUMN. Itu kan gak etis, orang cari makannya di BUMN," kata Erick. 

Erick juga menegaskan tidak ingin ada direksi BUMN yang keminter. "Saya juga tidak mau direksi yang keminter, direksi yang akal-akalan. Saya gak perlu orang pinter. Tapi orang yang bisa solid bekerja sama, gotong royong supaya semua pinter," katanya.

Pernyataan ini merespons sejumlah nama direksi Garuda Indonesia yang disebut-sebut tersangkut kasus penyelundupan suku cadang Harley Davidson dan sepeda Brompton serta aksesorisnya.

Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebelumnya menyita 18 boks yang diangkut maskapai Garuda Indonesia di hanggar empat milik PT Garuda Maintenance Facility atau GMF pada 17 November 2019.

Lima belas boks di antaranya berisi suku cadang Harley Davidson seri Electra Glide Shovelhead keluaran 1970-an. Sedangkan tiga boks lainnya berisi dua unit sepeda Brompton serta aksesorisnya yang ditaksir harganya puluhan juta. 

Barang ini diangkut di bagasi dalam perjalanan pengantaran pesawat anyar Garuda Indonesia dari Prancis ke Jakarta. Pihak Bea dan Cukai menyita benda yang telah dikemas dalam bentuk potongan ini lantaran merupakan barang ilegal. Sebab, pemilik barang itu tak melaporkan bawaannya ke Kepabeanan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

garuda indonesia harley davidson

Sumber : Tempo.Co

Editor : Hendra Wibawa
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top