Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku industri alas kaki kesulitan mendapatkan bahan baku yang terjangkau setelah berlakunya bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPS) di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) sejak November 2019.
Terkait kondisi tersebut, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan bahwa harga kain yang diperoleh dari produsen tekstil dalam negeri untuk pasar lokal memang terbilang tinggi. Apalagi, permintaan kain dari industri alas kaki seringkali dalam jumlah kecil dan dalam ragam jenis.
"Ya, pastinya [harga tinggi]. Otomatis kalau tujuan pasarnya domestik pasti jadi mahal," ujarnya kepada Bisnis, baru-baru ini.
Ade mengatakan pemberlakuan BMTPS itu membuat impor kain dari luar negeri menurun akibat harganya lebih tinggi dengan bea masuk. Kebijakan itu, katanya, dikecualikan bagi produsen berorientasi ekspor.
Menurutnya, bila bertujuan ekspor produsen bisa memanfaatkan fasilitas Kemudahaan Impo Tujuan Ekspor (KITE).
"Kalau orientasi pasarnya untuk ekspor tentu tidak jadi masalah karena bisa menggunakan fasilitas KITE, tetapi kalau tujuannya untuk domestik ya berlaku ketentuan impor dengan bea masuk safeguard," ujarnya.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan produsen berorentasi ekspor juga bisa melakukan restitusi bea masuk, tanpa perlu menggunakan fasilitas KITE.
Namun, untuk pasar domestik, dia menilai masih ada banyak produsen kain yang bisa memenuhi kebutuhan produsen alas kaki.
"Kemenperin juga sudah fasilitasi dan pertemukan beberapa produsen [alas kaki] dengan API Jawa Barat," katanya.
Kendati begitu, Redma menilai harga bahan baku itu tidak bisa diturunkan begitu saja. Menurutnya, harga bahan baku yang ada saat ini akan membuat harga alas kaki lebih mahal.
Agar dapat bersaing dengan produk alas kaki impor, katanya, produsen alas kaki seharusnya meminta tindakan pengamanan [safeguard] kepada pemerintah.
"Minta safeguard untuk sepatu agar semuanya selamat sih. Jangan minta harga turun dengan alasan bisa berdaya saing, tapi sektor tekstil yang dikorbankan."
