Bisnis.com, JAKARTA - Langkah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim melalui perombakan kurikulum dan tata kelola organisasi dalam sistem pendidikan di Indonesia menjadi lebih fleksibel dinilai sudah tepat untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0.
Pengamat Pendidikan dari Center for Education Regulations and Development (Cerdas) Indra Charismiadji menilai langkah tersebut sudah sepatutnya dilakukan agar proses pendidikan di Tanah Air bisa memberikan hasil maksimal bagi masyarakat yang kondisi serta kebutuhannya berbeda di setiap daerah.
Fleksibilitas yang diinginkan oleh menteri termuda di Kabinet Indonesia maju itu bukan hal yang aneh apabila melihat kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen dengan kondisi geografis yang beragam.
“Sekarang bukan era manufaktur lagi, jadi memang harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhannya bagaimana. Tentunya anak di Jakarta kebutuhannya akan berbeda dengan anak di Natuna. Begitupun anak Natuna, kebutuhannya akan berbeda dengan anak yang tinggal di lereng Gunung Merapi. Bahan ajar atau apa yang mereka pelajari akan berbeda,” katanya kepada Bisnis.com, Kamis (28/11/2019)
Terkait dengan hal tersebut, sebelumnya Presiden Joko Widodo sempat mengingatkan kepada Mendikbud Nadiem Makarim agar pendidikan di Tanah Air bisa benar-benar merata dan tidak hanya berkonsentrasi pada satu titik. Selama ini, pendidikan di Tanah Air cenderung terkonsentrasi dan mengacu pada kondisi di Jawa, khususnya Jakarta saja.
Indra menjelaskan tantangan yang harus dihadapi untuk merombak kurikulum dan tata kelola organisasi secara besar-besaran di sistem pendidikan Indonesia adalah kualitas tenaga pendidik atau guru yang masih belum memadai.
Selain itu, diperlukan juga strategi khusus untuk mengubah pola pikir dari guru yang terlanjur nyaman dengan cara lama dan akhirnya enggan bertransformasi atau menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
“Pelatihan guru ini fokusnya harus di-unlearn, bukan re-learn. Jadi, apa yang ada di otak mereka harus kita kosongkan dulu. Pola pikirnya harus diubah dari awal. Itu ada tekniknya, tidak bisa lewat pelatihan-pelatihan biasa. Hasilnya tidak akan 100% berubah. Sudah ada strategi dan teknik yang dihasilkan oleh riset khusus, hanya saja Kemdikbud selama ini tidak mau pakai [strategi dan teknik itu],” paparnya.
Kemudian, menurut Indr, kualitas guru di Indonesia yang selama ini belum memadai merupakan ekses dari tata kelola guru yang keliru. Dia menyebut banyak guru yang bekerja asal-asalan saja tetapi dibayar mahal dan juga sebaliknya, bekerja dengan maksimal tetapi dibayar seadanya atau tidak layak.
“[Masalah] juga datang dari tata kelola guru, kurikulum sebagus apapun kalau tata kelolanya ngaco hasilnya sama saja. Guru-guru yang Pegawa Negeri Sipil (PNS) di kota besar misalnya, santai-santai nggak produktif dibayar mahal. Tetapi guru honorer yang kerja maksimal malah dibayar nggak layak. Lewat pelatihan guru untuk kurikulum baru itu tadi bisa disaring mana guru yang layak dan tidak layak.”
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menyatakan pihaknya mendukung terobosan dari menteri yang juga dikenal sebagai pendiri perusahaan teknologi GoJek itu. Namun, dia belum bisa berkomentar lebih jauh lantaran belum mendapatkan penjelasan konkrit dari Kemdikbud secara langsung.
“Intinya kurikulum itu memang harus fleksibel ya, untuk bagaimananya nanti kami belum bisa jawab saat ini yak arena belum tahu juga akan seperti apa dari Kemdikbud ini,” katanya ketika dihubungi oleh Bisnis.com.
Sebelumya, Mendikbud Nadiem Makarim menyebut kurikulum dan tata kelola organisasi yang berlaku dalam sistem pendidikan tidak bisa disamaratakan di setiap sekolah demi mengakomodasi sepenuhnya keberagaman di Tanah Air.
Dia menjelaskan kurikulum dan tata kelola organisasi yang ada selama ini membuat sekolah dan tenaga pendidik tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Hal tersebut menurutnya yang menyebabkan hasil pendidikan di Tanah Air belum maksimal atau belum menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar kompeten di bidangnya.
“Keberagaman Indonesia itu begitu besar, sehingga apa yang kita lakukan selama ini dengan [melakukan] standardisasi akan ada dampak buruk. Kita ini tidak bisa satu standar dan tidak bisa satu cara. Untuk itu, perlu dibuat fleksibilitas kurikulum dan tata kelola organisasi di suatu sekolah,” katanya dalam sebuah forum diskusi yang digelar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta pada Kamis (28/11/2019).
Nadiem juga memaparkan bahwa selama ini sekolah, tenaga pendidik, hingga murid dipaksa untuk mengikuti satu standar yang disusun tanpa melihat keberagaman oleh pemerintah pusat yang tak lain adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah dan tenaga pendidik tidak diberikan kebebasan untuk menyusun rencana pembelajaran atau silabus yang sesuai dengan kondisi anak didiknya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
