Bisnis.com, JAKARTA - Penarikan utang melalui surat berharga negara (SBN) yang terus bertambah pada kuartal IV/2019 membuat APBN 2019 semakin tidak kredibel.
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai pemerintah seharusnya tetap menjaga defisit pada angka 1,84% dari PDB sebagaimana yang tertuang dalam APBN 2019 atau sebesar 1,93% dari PDB sebagaimana tertuang dalam outlook APBN 2019.
Selain itu, keputusan pemerintah untuk mempertahankan belanja di tengah tergerusnya penerimaan pajak dinilai tidak memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, terbukti dari pertumbuhan konsumsi pemerintah yang hanya 0,98% (yoy) pada kuartal III/2019.
"Utang yang ditarik ternyata tidak mendorong pertumbuhan, belanjanya juga cenderung di belanja barang dan jasa sehingga tidak memberikan stimulus kepada perekonomian," ujar Ahmad, Selasa (26/11/2019).
Secara jangka panjang, capital inflow yang timbul akibat tingginya minat asing atas SBN juga berpotensi memperlemah rupiah apabila ada aksi jual ketika perekonomian global mulai stabil.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, kepemilikan asing atas SBN domestik yang dapat diperjualbelikan per 20 November 2019 mencapai Rp1.066 triliun atau 38,89% dari SBN domestik yang beredar.
Pada satu sisi, Tauhid mengakui bahwa kebijakan fiskal dan moneter memang harus ekspansif dan countercyclical ketika perekonomian domestik sedang lesu dan membutuhkan stimulus.
Namun, ekspansi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah sulit untuk memberikan daya ungkit terhadap perekonomian apalagi pada tahun ketika Indonesia sedang menyelenggarakan pemilihan umum. Pada akhirnya, banyak belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah cenderung tidak produktif.
Seperti diketahui, penarikan utang melalui SBN per 20 November 2019 sudah mencapai Rp457,66 triliun atau 102,5% dari target baru yang sebesar Rp446,49 triliun.
Secara bruto, SBN yang sudah diterbitkan oleh pemerintah sepanjang 2019 hingga 20 November sudah mencapai Rp894 triliun atau 98,88% dari target baru yang sebesar Rp904,08 triliun.
Sejak bulan lalu, pemerintah sudah berkomitmen untuk tidak memangkas belanja di tengah shortfall pajak yang semakin melebar. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan stimulus kepada perekonomian terutama dari sisi konsumsi.
Implikasinya, defisit anggaran pun melebar dari outlook defisit anggaran sebesar 1,93% dari PDB menjadi 2%-2,2% dari PDB.
Secara nominal, Bisnis.com mengestimasikan defisit anggaran bertambah dari outlook sebesar Rp310,81 triliun menjadi Rp322 triliun hingga Rp354 triliun.
Pemerintah pun telah memastikan bahwa defisit anggaran pada akhir tahun akan mendekati batas atas dari proyeksi defisit terbaru.
