Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bulog Lakukan Evaluasi Kinerja Sepanjang 2019

Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) melakukan evaluasi kerja 2019 bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR di gedung parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (20/6/2019)./ANTARA-Nova Wahyudi
Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR di gedung parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (20/6/2019)./ANTARA-Nova Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) melakukan evaluasi kerja 2019 bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Bulog Budi Waseso menyatakan siap melindungi masyarakat dan petani lokal dari fluktuasi harga. Ia juga akan mengevaluasi kualitas pengadaan beras dalam negeri. 

"Dengan jumlah stok yang besar, Bulog siap melaksanakan penyebaran dan penyesuaian harga. Hingga 18 November 2019, persediaan mencapai 4,4 ton," ujarnya, Kamis (21/11/2019).

Untuk rencana kegiatan 2020, Budi juga menyatakan akan memperbaiki pangan dalam berbagai sektor. Ia mengaku akan mengoptimalkan peran Bulog sebagai alat pemerintah untuk mendukung produksi beras nasional.

"Sasaran Perum Bulog untuk 2020 secara garis besar, yaitu keberhasilan penugasan pemerintah, integrasi dengan lembaga-lembaga terkait, dan ditambahnya kapasitas infrastruktur," papar Budi. 

Adapun pelaksanaan program seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) saat ini dinilai masih banyak kendala. 

"Banyak kendala dari sisi agen, data, fasilitas, harga produk dan stakeholder. Tapi kami optimis dapat menjaga kepercayaan konsumen Bulog, [kami] siap untuk lakukan perbaikan," jelas Budi.

Tidak hanya memperbaiki produksi, Budi mengatakan pihaknya akan memperkuat pemasaran melalui platform online untuk merambah pasar digital. 

"E-commerce Bulog untuk rambah bisnis pasar digital banyak kelebihan, misalnya memotong mata rantai bisnis yang terlalu panjang dan tidak ideal," katanya.

Budi juga berharap kerugian akibat penugasan dari pemerintah yang tidak disertai jaminan kuantitas bisa dikurangi. "Perlu ada sinkronisasi kebijakan lembaga yang mendukung tugas Bulog, dan juga pemberian modal sebanyak kurang lebih Rp20 triliun," ujar Budi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Serafina Ophelia
Editor : Lucky Leonard
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper