Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan tegas menyatakan pemerintah tidak akan mengorbankan lingkungan demi kemajuan ekonomi.
“Tapi ada equilibrium yang kita cari, tidak bisa juga kita memakai standar Amerika atau standar Eropa, mereka punya sendiri dan kita pun punya sendiri, kami punya tanggung jawab kepada masyarakat. Indonesia berkomitmen untuk energi baru terbarukan atau EBT, dan konsisten untuk melaksanakan itu. Saya garis bawahi di sini, saya tidak akan pernah membuat kebijakan yang mencederai anak cucu saya,” katanya.
Hal itu dikatakan Luhut dalam acara Diskusi Panel Institute Essential Services Reform (IESR) bertema Strategi Indonesia Menuju Perekonomian Nir Emisi 2050, di Jakarta, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (19/11/2019).
Menurut Luhut, potensi dari EBT di Indonesia masih sangat besar, tapi belum digarap optimal. Dia mencontohkan seperti untuk Panas Bumi dari yang tersedia 17,5 GW, pemanfaatannya baru 1,95 GW, Micro Hydro yang memiliki potensi sebesar 94,3 GW baru dimanfaatkan 0,03 GW sedangkan Bio Energi dari potensi 32,6 GW pemanfaatan Bio Massa hanya 1,859 GW.
“Saat ini yang kita manfaatkan masih rendah, kepada kalian generasi muda, ayo ini masalah sekaligus potensi, identifikasi masalahnya, setelah diidentifikasi masalahnya, baru tentukan siapa dan berbuat apa. Di era kalian lah nantinya yang akan menikmatinya,” katanya.
Pemerintah, lanjut Menko Luhut, juga memiliki program Bio Diesel untuk meningkatkan pemenuhan EBT non-listrik, dimulai dari program bauran energi sejak tahun 2006 yaitu B7,5, B20 pada tahun 2018 dan B50 yang ditargetkan mulai diimplementasikan pada 2020.
Baca Juga
“Setelah B20, nanti per 1 Desember kita akan buat B30, tahun depan kita akan buat B40, lanjut B50, kemudian B100. Setelah itu jalan semua, akan terjadi equlibrium jumlah produksi palm oil kita dengan penggunaan dalam negeri hampir sama jumlahnya. Dampaknya 17,5 juta petani sawit kita akan menikmati harga sawit yang bagus, itu membuat angka kemiskinan kita akan menurun,” tambahnya.
Selanjutnya, Luhut menyatakan Indonesia juga berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 29%. Menurutnya, bentuk komitmen pemerintah yakni lewat program re-planting, rehabilitasi mangrove dan peat land (lahan gambut).
“Kita punya peatland itu 7,5 juta hektar yang dalam kondisi baik, bahkan dulu saya melihat sendiri sewaktu menjadi koordinator penanganan kebakaran hutan, peatland kita ada yang dalamnya sampai 15-20 meter, dan ini tidak ada bahkan di Skandinavia sekalipun. Kita punya 3,1 juta hektar mangrove tapi setengahnya sudah rusak, sekarang kita adakan re-planting program, ditambah lagi dengan forestry, dan ditambah lagi dengan rehabilitasi coral reef. Kita sudah berkontribusi carbon credit kira-kira 75-80 persen, dan itu cukup besar,” paparnya.
Berdasarkan temuan Brown to Green Report 2019 yang diterbitkan oleh Climate Transparency, emisi CO2 terkait energi di negara-negara anggota G20 melonjak 1,8% pada 2018 - karena meningkatnya permintaan energi – dan emisi transportasi naik 1,2 persen pada tahun yang sama.
