Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ekonom Menilai Rencana Pelebaran Defisit APBN Masih Wajar

Ekonom CSIS Indonesia Fajar B. Hirawan mengatakan pengaruh pelebaran defisit yang dilakukan pemerintah pada sisa tahun 2019 tergantung pada pengeluaran (spending) yang dilakukan.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com 19 November 2019  |  18:33 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pemaparan saat konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (21/6/2019). Realisasi defisit APBN hingga Mei 2019 mencapai Rp127,45 triliun atau sekitar 0,79 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). - ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pemaparan saat konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (21/6/2019). Realisasi defisit APBN hingga Mei 2019 mencapai Rp127,45 triliun atau sekitar 0,79 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). - ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA – Pelebaran defisit yang akan dilakukan pemerintah dipandang sebagai hal wajar oleh sejumlah ekonom. Hal ini juga dinilai tidak akan berdampak negatif secara jangka pendek.

Ekonom CSIS Indonesia Fajar B. Hirawan mengatakan pengaruh pelebaran defisit yang dilakukan pemerintah pada sisa tahun 2019 tergantung pada pengeluaran (spending) yang dilakukan. Pengeluaran yang dipergunakan untuk sektor-sektor yang produktif dinilai dapat memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Fajar melihat fiscal multiplier yang didapat Indonesia pada sisa 2019 tidak terlalu besar. Hal ini mengakibatkan level pertumbuhan ekonomi tidak dapat terlalu didorong ke angka yang lebih tinggi.

Ia melanjutkan, pelebaran defisit yang dilakukan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas angka pertumbuhan ekonomi. Saat ini, pemerintah sebatas menjaga pertumbuhan ekonomi pada level 5%

“Ekspansi fiskal dari pemerintah juga dimungkinkan karena kondisi makroekonomi Indonesia relatif baik.  Saya pikir keinginan pemerintah melebarkan defisit anggaran cukup wajar, karena masih ada ruang kurang lebih 1% rasio defisit APBN terhadap PDB,” katanya.

Fajar menambahkan, meningkatnya defisit anggaran tidak akan terlalu berpengaruh kepada sektor swasta. Pasalnya, hal ini dinilai tidak akan menimbulkan crowding out effect berlebihan di pasar obligasi.

Sementara itu, ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, secara jangka pendek pelebaran defisit tidak akan berdampak secara signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Ia memandang ruang defisit yang ditentukan sebesar 2% hingga 2,2% masih dalam batas wajar.

Kendati demikian, dalam jangka panjang hal ini dapat berimbas negatif. Semakin banyak surat utang yang diterbitkan sebagai sarana pembiayaan Indonesia berpotensi menyulitkan pemerintah untuk membayar bunga yang ditetapkan dalam surat utang tersebut.

Masalah tersebut, lanjutnya, dapat membuat peringkat utang Indonesia menurun. Hal ini akan memunculkan keraguan para calon pembeli terhadap kemampuan pemerintah melunasi utang-utangnya.

“Pemerintah perlu mengantisipasi hal ini. Di tengah ketidakpastian global yang diperkirakan berlanjut tahun depan, diperlukan kebijakan fiskal yang counter-cyclical agar Indonesia dapat bertahan di tengah kondisi tersebut,” imbuhnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

defisit anggaran
Editor : Achmad Aris
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top