Bisnis.com, JAKARTA – Pelebaran defisit yang akan dilakukan pemerintah dipandang sebagai hal wajar oleh sejumlah ekonom. Hal ini juga dinilai tidak akan berdampak negatif secara jangka pendek.
Ekonom CSIS Indonesia Fajar B. Hirawan mengatakan pengaruh pelebaran defisit yang dilakukan pemerintah pada sisa tahun 2019 tergantung pada pengeluaran (spending) yang dilakukan. Pengeluaran yang dipergunakan untuk sektor-sektor yang produktif dinilai dapat memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Fajar melihat fiscal multiplier yang didapat Indonesia pada sisa 2019 tidak terlalu besar. Hal ini mengakibatkan level pertumbuhan ekonomi tidak dapat terlalu didorong ke angka yang lebih tinggi.
Ia melanjutkan, pelebaran defisit yang dilakukan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas angka pertumbuhan ekonomi. Saat ini, pemerintah sebatas menjaga pertumbuhan ekonomi pada level 5%
“Ekspansi fiskal dari pemerintah juga dimungkinkan karena kondisi makroekonomi Indonesia relatif baik. Saya pikir keinginan pemerintah melebarkan defisit anggaran cukup wajar, karena masih ada ruang kurang lebih 1% rasio defisit APBN terhadap PDB,” katanya.
Fajar menambahkan, meningkatnya defisit anggaran tidak akan terlalu berpengaruh kepada sektor swasta. Pasalnya, hal ini dinilai tidak akan menimbulkan crowding out effect berlebihan di pasar obligasi.
Sementara itu, ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, secara jangka pendek pelebaran defisit tidak akan berdampak secara signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Ia memandang ruang defisit yang ditentukan sebesar 2% hingga 2,2% masih dalam batas wajar.
Kendati demikian, dalam jangka panjang hal ini dapat berimbas negatif. Semakin banyak surat utang yang diterbitkan sebagai sarana pembiayaan Indonesia berpotensi menyulitkan pemerintah untuk membayar bunga yang ditetapkan dalam surat utang tersebut.
Masalah tersebut, lanjutnya, dapat membuat peringkat utang Indonesia menurun. Hal ini akan memunculkan keraguan para calon pembeli terhadap kemampuan pemerintah melunasi utang-utangnya.
“Pemerintah perlu mengantisipasi hal ini. Di tengah ketidakpastian global yang diperkirakan berlanjut tahun depan, diperlukan kebijakan fiskal yang counter-cyclical agar Indonesia dapat bertahan di tengah kondisi tersebut,” imbuhnya.
