Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia kehilangan peluang besar untuk menikmati potensi poros maritim dunia dari sektor logistik maupun perikanan akibat kebijakan pemerintah yang tidak fokus serta target yang tidak terukur.
Bambang Haryo Soekartono, praktisi dan pengamat transportasi logistik, menilai visi poros maritim dunia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tidak mampu diterjemahkan oleh para menterinya dalam Kabinet Kerja yang lalu.
“Kabinet Kerja gagal mewujudkan visi Presiden itu. Kita berharap kegagalan ini tidak terulang dalam Kabinet Indonesia Maju. Indonesia berada di poros maritim dunia tetapi tidak dapat manfaat, ini sama seperti tikus mati di lumbung padi,” katanya, Jumat (15/11).
Menurut Bambang Haryo, hampir seluruh potensi poros maritim dunia dinikmati oleh negara tetangga yang justru bukan negara kepulauan seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Saat ini, sekitar 90% kapal dunia lalu-lalang di poros maritim dunia yang melalui perairan Indonesia, yakni 80% di Selat Malaka dan 10% lainnya melintasi Selat Makassar.
Di Selat Malaka, jumlah kapal yang melintas lebih dari 100.000 dengan mengangkut 90 juta TEUs kontainer per tahun. Singapura dan Malaysia masing-masing mampu menyedot sekitar 40 juta TEUs, Thailand 10 juta TEUs, sedangkan Indonesia tidak lebih dari 1 juta TEUs.
Baca Juga
Dia kecewa Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang di Selat Malaka yakni 600 mil tidak mendapat limpahan dari Selat Malaka, sedangkan Singapura dengan garis pantai hanya 15 mil dan Malaysia 200 mil masing-masing bisa meraup Rp300 triliun dari transshipment di lintasan itu.
Bambang Haryo mengatakan, kapal asing tidak tertarik transshipment di pelabuhan Indonesia di sepanjang Selat Malaka karena belum memiliki fasilitas bongkar muat kontainer yang memadai sehingga pelayanan tidak optimal dan tarif mahal.
Kedalaman alur pelabuhan Indonesia juga tidak layak untuk sandar kapal besar, sehingga tidak bisa menjadi pelabuhan hub domestik maupun hub internasional. Saat ini, pelayaran masih mengandalkan Singapura sebagai pelabuhan hub domestik untuk Indonesia.
“Pemerintah harusnya menyediakan kawasan industri terintegrasi dengan pelabuhan guna menarik ribuan investasi dari Asia Timur, Eropa, Amerika dan Australia,” ujar Wakil Ketua Bidang Maritim DPP Gerindra ini.
Peluang ini besar karena investasi di Indonesia sebagai pusat poros maritim dunia akan memangkas jarak ke tempat tujuan sehingga ongkos logistik lebih murah. Apalagi Indonesia punya sumber bahan baku untuk industri dan sumber daya manusia melimpah.
Kalau ini dapat diwujudkan, dia yakin devisa dari transshipment dan kegiatan industri akan sangat besar hingga ribuan triliun rupiah serta menyerap jutaan tenaga kerja lokal, sekaligus menumbuhkan ekonomi di kawasan tersebut.
Apalagi, lanjutnya, apabila Terusan Kra yang dibangun Thailand dibuka pada 2022, akan membuka peluang besar bagi Indonesia, terutama di wilayah Aceh, untuk menampung limpahan logistik yang tidak lagi melalui Singapura dan Malaysia.
Sayangnya, pemerintah belum menyiapkan strategi dan kebijakan konkret menghadapi dampak pembukaan Terusan Kra. Padahal, pelabuhan Sabang dan Lhokseumawe di Aceh berpotensi besar menampung limpahan itu.
