Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku industri manufaktur nasional berharap formula baru tarif listrik khusus industri yang tengah digodok pemerintah mempertimbangkan skala prioritas sektor, khususnya yang berorientasi ekspor, agar tetap berdaya saing.
Wakil Ketua Umum Kamar Dangan dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian Johnny Darmawan menilai skala prioritas untuk penyesuaian harga listrik itu bisa diterapkan pada tahap awal. Industri beroritentasi ekspor, katanya, perlu didukung agar mampu berkontribusi lebih bagi penerimaan devisa negara.
"Untuk sementara ini, [insentif] jangan diberi untuk semua karena akan membebani PT PLN (Persero). Pemerintah menentukan bentuk [formula tarif] dengan skala prioritas," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (12/9/2019).
Nantinya harga listrik yang disesuaikan bisa diterapkan secara menyeluruh bagi semua sektor manufaktur. Pasalnya, selama ini tarif listrik khusus industri di Indonesia lebih mahal ketimbang yang didapatkan pelaku manufaktur di Asia Tenggara lain.
Menurutnya, kondisi ini sudah menjadi beban industri selama bertahun-tahun dan memengaruhi daya saing produk. Dia mengatakan tarif listrik untuk industri ini selalu mendapat perlakuan berbeda dibandingkan jenis pengguna lainnya, yang mendapatkan insentif.
Padahal, Johnny mengatakan listrik di sejumlah negara maju tarif tidak dibedakan untuk setiap jenis pengguna. Adapun di negara berkembang lain, ujarnya, pelaku industri mendapatkan insentif atau subsidi listrik sehingga bisa menghasilkan produk yang lebih kompetitif.
Oleh karena itu, pelaku industri menyambut baik rencana pemerintah tersebut. "Di kemudian hari, tidak perlu ada skala prioritas. Tarif listrik menjadi salah satu faktor penghambat daya saing, selain logistik, gas dan faktor lainnya," kata Johnny.
Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri juga berharap pemerintah bisa memberikan prioritas kepada sektor-sektor manufaktur berorientasi ekspor dalam penyesuaian tarif listrik khusus untuk industri. Pasalnya, formulasi itu sejalan dengan visi pemerintah untuk mengatasi salah satu problem utama, yakni defisit neraca perdagangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
