Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia mengharapkan dukungan produk lokal yang dilontarkan Presiden Joko Widodo juga diwujudkan dalam regulasi yang ramah dunia usaha.
Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menuturkan upaya presiden meminta optimalisasi industri dalam negeri harus didukung. Selain menggerakkan ekonomi di dalam negeri juga akan membuka peluang kerja.
"Produk yang bisa dihasilkan sendiri, ya kita dorong dilakukan [produksinya di] dalam negeri," kata Hariyadi di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Menurutnya sangat banyak produk-produk industri dalam negeri yang mampu memenuhi kebutuhan belanja pemerintah maupun industri dalam negeri.
"Sekarang masalahnya bagaimana membuat produk itu kompetitif, yang bikin masalah itu masih terkait regulasi sehingga membuat produk kita jadi tak kompetitif," katanya.
Dalam kesempatan terpisah, Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Jakarta Convention Center, menyatakan kejengkelannya atas pasokan produk impor dari pemasok lokal melalui katalog elektronik (e-catalogue). Jokowi menyatakan dirinya mengetahui adanya pemasok lokal yang memasok barang impor.
"Enak banget itu. Hanya ngecap [pemasok lokal memberi cap ke produk impor] itu, untungnya gede banget, tapi produksi dalam negeri jadi berhenti karena barang kita nggak masuk ke e-catalogue, kalah bersaing," kata Jokowi dengan nada tinggi.
Kepala Negara menyatakan pemerintah harus memberikan insentif khusus kepada industri kecil yang barang-barangnya masuk e-catalogue. Insentif itu perlu diberikan supaya produk industri kecil bisa masuk e-catalogue.
Di samping itu, Jokowi berharap persyaratan usaha kecil dan menengah (UKM) yang akan masuk ke e-catalogue dipermudah dengan kualitas yang harus dijamin. Jokowi meminta UKM didampingi dan diberikan jasa konsultasi supaya produknya bisa masuk e-catalogue.
"Duit kita dalam hal pengadaan yang sudah masuk ke angka ribu triliun itu harus betul-betul kita amankan untuk usaha-usaha dalam negeri. Untuk itu saya minta LKPP bersinergi dengan lembaga terkait, Badan Standarisasi Nasional, SNI. Pemudah UKM untuk dapat ini," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
