Bisnis.com, JAKARTA — Pembiayaan infrastruktur Indonesia dalam 5 tahun mendatang harus melibatkan pihak swasta dan tidak bisa mengandalkan pemerintah. Kompetensi dan pemahaman sumber daya manusia yang mengurus hal tersebut harus ditingkatkan guna meminimalisasi kendala yang terjadi di lapangan.
Sejalan dengan itu, Bank Indonesia pun menyelenggarakan Workshop dengan tema Accelerating Infrastructure Development di Jakarta, Kamis (7/11/2019) yang diharapkan dapat mengembangkan kompetensi dan pemahaman sumber daya manusia (SDM) dan salah satunya terkait pelaksanaan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi mengatakan bahwa peningkatan kompetensi dan pemahaman SDM sangatlah penting untuk memaksimalkan skema KPBU mulai dari tingkat bawah yakni di proyek infrastruktur daerah.
"Beberapa pihak itu sering berjalan sendiri-sendiri, misalnya, ada proyek yang potensial harusnya dikerjakan secara keroyokan. Tidak bisa yang mengurusnya hanya paham SDM, tapi tidak tahu soal kualitas proyek, akan sulit," ujarnya di Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Dia memastikan bahwa BI akan terus menggandeng semua pihak baik dari pemerintah dan yang lainnya untuk bersama-sama bersinergi melancarkan proses pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
"Saya melihatnya kuncinya adalah komitmen. Komitmen dari seluruh instansi khususnya terkait [pembangunan] infrastruktur," imbuhnya.
Baca Juga
Berdasarkan penghitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dari kebutuhan pembangunan infrastruktur untuk periode 2019—2024 yang mencapai Rp6.445 triliun, porsi pemerintah hanya mencapai Rp2.385 triliun atau 37 persen, kemudian BUMN Rp1.353 triliun (21 persen), dan swasta Rp2.707 triliun (42 persen).
