Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Tiga Pekerjaan Rumah Jokowi-Ma'ruf Lima Tahun ke Depan

Pemerintah masih memiliki tiga PR untuk kebijakan perekonomian ke depan.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 20 Oktober 2019  |  15:02 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen (kiri) dalam kunjungan kehormatan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2019). - Antara/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen (kiri) dalam kunjungan kehormatan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2019). - Antara/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA–Pemerintah masih memiliki tiga PR untuk kebijakan perekonomian ke depan.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa pemerintah ke depan perlu menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di angka 5%.

Mengingat adanya sinyal kuat terjadinya resesi global pada tahun depan, Bhima tidak yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal mencapai 5,3% sebagaimana tertuang dalam asumsi makro APBN 2020.

"Usaha yang harus dilakukan adalah menjaga jangan drop di bawah 5%, caranya dengan menjaga daya beli masyarakat dengan memperhitungkan kembali dampak kenaikan tarif seperti iuran BPJS Kesehatan," ujar Bhima, Minggu (20/10/2019).

Kedua, pemerintah juga perlu segera mengentaskan pengangguran dan meningkatkan serapan tenaga kerja untuk tahun-tahun ke depan.

Meski Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran per Februari 2019 berada di angka 5,01%, Bhima mengungkapkan bahwa pengangguran usia muda masih sangat tinggi.

"Janji kartu Prakerja Pak Jokowi harus dilakukan secara serius dan bisa menghasilkan SDM yang siap kerja," ujar Bhima.

Oleh karena itu, jangan sampai ada mismatch antara kebutuhan industri dengan pendidikan vokasi yang disediakan.

Ketiga, program bantuan sosial perlu dioptimalkan dan perlu dibarengi dengan penyaluran dana desa yang tepat sasaran.

"Pengawasan dana bansos dan dana desa harus diperketat. Jangan makin ditambah anggarannya yang kena OTT KPK makin banyak," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi pelantikan jokowi
Editor : Miftahul Ulum
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top