Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah meyakini perlambatan ekonomi dunia tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia terutama bagi pertumbuhan sektor riil.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan tren populasi muslim global yang terus meningkat, sehingga ekonomi syariah menjadi sebuah arus baru dalam arus utama perekonomian global dan mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi global.
Bambang menilai, selama ini penetrasi perbankan syariah tidak sepenuhnya membiayai kegiatan syariah saja, tetapi juga mendorong industri halal, dan pembiayaan rantai pasokan halal. Oleh sebab itu, dalam menghadapi perlambatan ekonomi global, Indonesia masih bisa mengandalkan sektor konsumsi dari produk syariah. Hal ini mengingat, Indonesia merupakan populasi penduduk muslim terbesar di dunia.
“Salah satu kekuatan menghadapi resesi adalah konsumsi rumah tangga, dan kami masih melihat pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tengah resesi masih bisa mencapai rata-rata 5%,” terang Bambang di kantor Bappenas, Kamis (17/10/2019).
Dengan persentase kelas menengah 50 juta-60 juta, maka populasi ini berpeluang menopang ekonomi Indonesia dengan transaksi dan konsumsi berbasis syariah. Bambang menerangkan, nantinya perbankan syariah bisa masuk ke pembiayaan lain dan pembiayaan umum.
“Meski ada resesi saya masih melihat perbankan syariah yang lebih ke membiayai riil, maka perbankan syariah tak akan terganggu banyak,” kata Bambang.
Dia menyatakan, di tengah potensi perlambatan ekonomi global, perbankan syariah di Indonesia dan industri riil syariah masih akan berkembang. Caranya dengan menggeliatkan pembiayaan dari perbankan syariah. Beberapa sektor baru yang digencarkan melalui keuangan syariah adalah pembiayaan untuk proyek infrastruktur.
Selain itu, keuangan syariah tahun depan masih bisa dioptimalisasi melalui platform digital untuk mendorong industri halal. Salah satu yang sedang diupayakan adalah perbankan syariah dari produk LinkAja Syariah.
Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Juni 2019, aset keuangan syariah Indonesia yang tidak termasuk saham syariah dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT), mencapai US$94,44 miliar dengan pangsa pasar 8,29%.
Adapun total aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp499,34 triliun atau 5,95% dari total pangsa pasar keuangan syariah. Selain itu, sektor keuangan non-bank Syariah yang mencakup asuransi syariah, pembiayaan syariah, dan lembaga keuangan non-bank Syariah lainnya mencapai Rp102,06 triliun.
Untuk reksa dana syariah mencatat aset sebesar Rp33,06 triliun, sedangkan sukuk negara dan sukuk korporasi adalah Rp700,95 triliun. Sementara itu, kapitalisasi saham syariah berdasarkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) sudah mencapai Rp3.699,5 triliun pada akhir Juni 2019. Total aset yang dikelola oleh BMT diperkirakan sekitar Rp7,2 triliun.
Bambang menambahkan, pada 2030, jumlah penduduk muslim dunia diprediksi melebihi seperempat dari populasi global. Seiring dengan pertumbuhan populasi muslim tersebut, pasar ekonomi syariah global pada 2023 diperkirakan mencapai US$3,0 triliun dan aset keuangan syariah mencapai US$3,8 triliun.
Selain itu, Bambang menyebut investor di seluruh dunia juga melakukan praktik ekonomi berbasis etika dengan mengelola aset investasi berdampak sosial atau impact investing sebesar US$502 miliar.
