Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menyiapkan perhitungan potensi peningkatan serapan karet alam dalam negeri. Langkah ini diambil guna mendorong perbaikan harga karet global yang belum sesuai harapan.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengemukakan sejumlah kementerian dan lembaga negara telah menerima instruksi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menghitung kebutuhan masing-masing. Adapun untuk pihaknya, Budi menyebutkan sejumlah pengadaan alat penunjang lalu lintas berpotensi dibuat dengan memanfaatkan karet.
"Dari Kementerian Perhubungan misalnya ada kebutuhan untuk traffic cone, kemudian barrier yang kebanyakan terbuat dari beton itu bisa memanfaatkan karet alam. Kalau di kereta api bisa menjadi bantalan rel, dock fender untuk di pelabuhan juga bisa menggunakan karet," tutur Budi usai menghadiri rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (14/10/2019).
Budi belum bisa memastikan total kebutuhan karet alam untuk pengembangan alat-alat tersebut. Ia mengatakan kajian oleh PT Riset Perkebunan Nusantara tengah disiapkan untuk mengetahui total kebutuhan.
"Kami berencana bertemu dengan badan litbang [penelitian dan pengembangan] di Bogor karena setiap produksi ini memerlukan penelitian, berapa kira-kira kebutuhan karet alamnya. Untuk penelitan oleh litbang saja, satu jenis barang tersebut, sampai ke molding-nya, diperlukan sekitar Rp200 juta," sambung Budi.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdul Rochim mengemukakan sektor manufaktur telah siap untuk memproduksi barang-barang berbahan baku karet alam. Kerja sama dengan pemerintah daerah pun telah dijalin untuk mengembangkan pemanfaatan ini.
"Industri dalam negeri bisa mengimplementasikan ini. Investasi sudah ada. Seperti untuk pemanfaatan karet di trotoar sudah kerja sama dengan pemerintah DKI Jakarta. Sebenarnya sudah banyak industri manufaktur berbahan karet," ujar Rochim.
Peningkatan konsumsi karet dalam negeri sendiri disebut Rochim bisa diimplementasi dalam waktu dekat. Kendati demikian, ia mengemukakan realisasinya masih membutuhkan kepastian angka kebutuhan karet dari hasil riset.
"Implementasi tergantung pemerintah daerah, ada tidak yang mau memanfaatkan karet untuk aspal. Selain itu tinggal menunggu angka kebutuhan pastinya berapa," ujarnya.
