Bisnis.com, JAKARTA — Pendistribusian garam dari petani ke pengguna masih belum berjalan secara optimal. Hal ini menjadi masalah yang perlu segera ditangani mengingat produksi tengah meningkat.
Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI) menyatakan belum semua garam bisa terdistribusi dari pihak petani ke pengguna atau industri pengolah. Hal ini lantaran minimnya sarana pengangkutan dari tambak atau gudang-gudang petani ke gudang-gudang besar di Surabaya.
Masalah transportasi ini pun diperparah dengan kondisi jalan di tembak yang kurang baik dan sempit.
Ketua APGRI Jakfar Sodikin menyebutkan dengan meningkatnya produksi garam, khususnya sepanjang September, pihaknya membutuhkan lebih banyak alat transportasi.
“Butuh agak banyak [angkutan], tapi kita juga bingung [jika saat ini] menyediakan angkutan banyak, Januari sampai Juni angkutannya nganggur,” ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.
Selain itu, petani juga saat ini cenderung menahan penjualan. Menurut Jakfar, penahanan penjualan ini dilakukan dengan harapan adanya perbaikan harga garam setelah musim panen usai nanti.
Menurutnya, harga garam rakyat saat ini belum bergerak dari level Rp500 per kg untuk kualitas terbaik (K1) di collecting point. Selain itu, pihaknya juga berharap rencana pemerintah untuk memasukkan kembali garam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71/2015 tentang Barang Pokok dan Barang Penting bisa tuntas akhir tahun ini.
Dengan demikian, pemerintah bisa mengatur harga pokok penjualan (HPP) garam lewat peraturan menteri perdagangan. Harganya diharapkan bisa lebih stabil dan membaik atau tidak terlalu jatuh saat musim panen tiba dan stok sedang tinggi.
“Jadi, harapan kami juga produksi ini sebagian yang disimpan bisa mendapatkan harga baru dengan harapan masuk Perpres 71,” tuturnya.
