Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo sudah menyetujui pertambahan anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Meski tak sebanyak yang diminta pengembang, setidaknya tambahan itu sudah bisa jadi jalan keluar untuk menampung permintaan konsumen.
Sebelumnya, pengembang meminta agar Presiden Jokowi menambah anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) setidaknya untuk 80.000 rumah. Namun, ternyata Kementerian Keuangan sudah tidak bisa lagi melakukan APBN Perubahan.
Dengan demikian, Kementerian Keuangan hanya bisa menggelontorkan 20.000 unit kuota tambahan FLPP yang sudah mulai disalurkan melalui perbankan dan dikonsultasikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dengan tambahan kuota sebesar itu, Ketuan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan bahwa memang ada keterlambatan dalam mengabulkan tambahan kuota FLPP tersebut. Menurutnya, kuota itu sudah harus ditambah pada 2 bulan atau 3 bulan lalu.
“Sebenarnya untuk 20.000 ini, menurut saya, masih kurang. Namun, setidaknya jangan sampai juga terhenti [industri properti]. Jadi, ini setidaknya bisa jadi jalan keluar karena kita seminim-minimnya mengusulkan 30.000 sampai akhir tahun,” katanya kepada Bisnis, Senin (7/10/2019).
Junaidi mengharapkan supaya kuota tambahan sebanyak 20.000 unit itu bisa segera direalisasikan. Pasalnya, jika kuota terlalu lama keluar, walaupun ada tambahan 20.000 unit, hal itu tidak bisa terserap karena tahun ini hanya tingaal tersisa tidak sampai 3 bulan.
Baca Juga
“Belum lagi menunggu proses kesiapan teman-teman pengembang dan masyarakat berpenghasilan rendah [MBR] sendiri karena realisasi KPR [kredit pemilikan rumah] kan itu butuh proses dan prosesnya itu kan enggak gampang,” sambungnya.
Sekretaris Jenderal Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida berharap agar tahun depan jumlah anggaran untuk FLPP bisa ditambah. Pasalnya, kebutuhan rumah subsidi masih sangat tinggi.
"Kami usulkan tahun depan itu [dari alokasi pemerintah rencananya] cuma 110.000 unit. Sementara, kebutuhannya 330.000 unit," kata Totok.
