Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha berharap Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH dapat membiayai investasi pada sektor kehutanan.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto mengatakan persoalan pendanaan menjadi kebutuhan utama pelaku usaha industri kehutanan saat ini.
Investasi kehutanan saat ini diklaim sulit mendapatkan akses pendanaan dari pinjaman komersial, terutama menyangkut masa panen yang cukup lama (paling cepat 6 tahun untuk HTI).
"Kami kesulitan untuk cash flow pengembalian pinjaman," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (2/10/2019).
Untuk itu, APHI sangat mendukung percepatan pembentukan lembaga yang nanti akan mengelola dana lingkungan hidup ini.
"Melalui BPDLH tersebut diharapkan kegiatan-kegiatan investasi kehutanan yang sifatnya rendah karbon dapat memperoleh kemudahan akses," harap Purwadi.
Kehadiran BPDLH juga diyakini bisa menarik para investor di sektor kehutanan, sebab ada jaminan bahwa para pelaku usaha menjalankan usahanya dengan menerapkan konsep ramah lingkungan.
"Hal tersebut yang harus kita yakinkan kepada investor," imbuhnya.
Pemegang izin hutan alam, kata Purwadi, sejak 2015 lalu sudah didorong untuk menerapkan pemanenan ramah lingkungan (Reduced Impact Logging/RIL).
Dalam pelaksanaannya, anggota APHI bekerja sama dengan The Nature Conservancy (TNC) yang merupakan lembaga konservasi internasional yang memiliki reputasi tinggi.
Dengan RIL emisi yang dihasilkan turun hingga 40 persen dibandingkan dengan metode pemanenan konvensional. "Nah, dari penerapan RIL ini diharapkan dapat diperoleh insentif pendanaan dari BPDLH," tegas Purwadi.
