Pengamat : Proses Valuasi Aset Negara Harus Adil dan Independen

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menuturkan, rencana pemerintah untuk menyewakan lahan dan aset-aset lain kepada pihak swasta dapat menjadi salah satu instrumen pembiayaan pemindahan ibu kota. Kendati demikian, perlu ada kajian yang komprehensif untuk seluruh aset pemerintah yang ada di Jakarta.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com 30 September 2019  |  11:38 WIB
Pengamat : Proses Valuasi Aset Negara Harus Adil dan Independen
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah), didampingi Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rahayu Puspasari (kedua kiri), dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata (ketiga kanan), berfoto bersama penerima Apresiasi Stakeholders LMAN di Jakarta, Rabu (10/1). - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menarik pihak swasta dalam pengelolaan aset negara di Jakarta harus dilakukan dengan proses penilaian yang independen serta teknis pelakasanaan yang komprehensif.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menuturkan, rencana pemerintah untuk menyewakan lahan dan aset-aset lain kepada pihak swasta dapat menjadi salah satu instrumen pembiayaan pemindahan ibu kota. Kendati demikian, perlu ada kajian yang komprehensif untuk seluruh aset pemerintah yang ada di Jakarta.

Bhima mengatakan, usia mayoritas aset bangunan negara yang ada di Jakarta tergolong tua. Hal tersebut akan berdampak pada depresiasi nilai aset yang diperkirakan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

Guna mendapat nilai dari sebuah aset yang berimbang dan pasti, harus ada kajian tentang valuasi masing-masing aset oleh lembaga yang independen. Dengan begitu, pihak swasta dapat mempertimbangkan peluang usaha yang dapat dilakukan pada sebuah aset negara.

"Sama halnya dengan aset lahan milik pemerintah. Perhitungan yang dilakukan lembaga independen pasti akan cukup berbeda dengan nilai yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Ada faktor-faktor yang dipertimbangkan lembaga seperti lokasi, keamanan, luas, dan lainnya," jelas Bhima saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Selain itu, pemerintah juga perlu membuat teknis pelaksanaan skema ini secara lebih komprehensif bila rencana ini jadi dilaksanakan. Bhima memperkirakan hal ini akan dapat dilakukan setelah selesainya diskusi pemerintah dengan DPR terkait pemindahan ibu kota negara.

"Perlu ada peraturan dan teknis yang jelas seperti masa konsesi, sistem pembayaran, atau insentif-insentif yang didapat. Ini akan mendorong swasta untuk terlibat karena tingkat kepastiannya yang sudah jelas," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan pemerintah tengah menjajaki kemungkinan kerja sama dengan pihak swasta untuk mengelola aset milik negara di Jakarta yang akan ditinggalkan saat pemindahan ibukota ke Provinsi Kalimantan Timur.

Salah satu skema yang rencananya akan digunakan untuk menarik minat pihak swasta adalah dengan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna(Build Operate Transfer/Build Transfer Operate). Pada skema insentif ini, pihak swasta dapat menggunakan lahan milik pemerintah untuk membangun fasilitas yang diinginkan. Artinya, bila sudah ada bangunan milik pemerintah pada lahan itu, swasta dapat meratakannya dan mengganti bangunan yang ada.

Berdasarkan PP No. 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, masa konsesi pada skema ini maksimal selama 30 tahun. Swasta akan mentransfer kepemilikan atau operasional kepada pemerintah setelah masa konsesi berakhir.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
aset negara

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top