Bisnis.com, JAKARTA -- Rencana pengucuran anggaran senilai Rp571 triliun untuk revitalisasi DKI Jakarta untuk 10 tahun ke depan pascamelepas status ibu kota, apa saja yang akan dilakukan?
Menurut Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro, ada sejumlah sektor krusial di DKI yang harus diperbaiki.
Dana untuk pengelolaan air bersih diperkirakan mencapai Rp27 triliun. Adapun upaya peningkatan cakupan layanan air bersih hingga 100% ini akan mencukupi kebutuhan semua penduduk di DKI Jakarta.
Dana untuk pengelolaan transportasi di DKI Jakarta juga cukup banyak. Pengembangan Kereta Elevated Loopline atau Circular Line sepanjang 27 kilometer diproyeksikan akan mengucurkan dana Rp27 triliun. Pembangunan jalur MRT menjadi 233 kilometer diprakirakan Rp214 triliun. Pembangunan rute Transjakarta menjadi 2.149 kilometer membutuhkan Rp10 triliun. Pembangunan LRT dengan panjang 116 kilometer membutuhkan Rp60 triliun.
Selain itu; pembangunan electronic road pricing (ERP), pembangunan 11 flyover dan 1 underpass, pembangunan 593.231 meter jalur pejalan kaki, penyediaan park and ride, pengembangan TOD di 3 titik, dan revitalisasi angkutan kota sebanyak 20.000 unit diprakirakan membutuhkan Rp4 triliun.
Untuk pengelolaan air limbah dan sampah melalui peningkatan jaringan air limbah hingga 81% bagi penduduk DKI Jakarta diprakirakan mencapai Rp69 triliun. Rinciannya, dana ini akan digunakan untuk juga mengelola sampah melalui 4 Treatment Intermediate Facility.
Untuk pengendalian banjir dan pasokan air akan membutuhkan Rp70 triliun. Rinciannya dana itu akan digunakan untuk tanggul laut sepanjang 3.338 meter, pembangunan 28 waduk atau embung, naturalisasi dan normalisasi di 13 sungai, tata kelola air, dan multipurpose dan integrated tunnel.
Untuk penyediaan pemukiman dalam 10 tahun ke depan diprediksikan membutuhkan 600.000 unit atau menggelontorkan Rp900 triliun. Rinciannya, anggaran akan digunakan untuk penyediaan 14.564 unit rumah susun, peningkatan sarana prasarana perumahan rakyat 23 lokasi, pemeliharaan atau perawatan rumah susun 15.377 unit, dan penyediaan DP 0 rupiah.
Nantinya, kata Bambang, sumber pembiayaan atas kebutuhan Rp571 triliun itu berasal dari 32% APBD DKI Jakarta, 38% dari APBN, 18% dari obligasi atau pinjaman daerah, dan 12% dari pendanaan swasta.
Tahapan pembangunan fase pendek mulai 2019-2020, fase menengah 2020-2025, dan fase panjang 2025-2030.
Asal tahu saja, revitalisasi DKI Jakarta tak lepas dari keseluruhan rencana pemerintah melakukan pemanfaatan aset nantinya sebagai cara mencukupi pendanaan ibu kota baru di Kalimantan Timur yang ditargetkan selesai 2045.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
