Bisnis.com, JAKARTA – Guna meningkatkan kualitas industri syariah di Indonesia, pemerintah akan merancang kerangka kerja (framework) terkait sertifikasi profesi pada bidang ini.
Hal ini dikatakan oleh Direktur Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Sutan Emir Hidayat di Jakarta pada Selasa (17/9/2019).
Emir mengatakan, pembuatan framework sertifikasi di bidang industri syariah ini amat penting. Program sertifikasi yang terstruktur dengan baik akan meningkatkan kualitas SDM pada bidang ini. Peningkatan kompetensi SDM secara langsung juga akan mengerek kualitas industri keuangan syariah sehingga Indonesia dapat mencapai tujuan dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (Meksi) 2019-2024.
Menurut Emir, saat ini industri keuangan syariah di Indonesia masih kekurangan tenaga ahli yang memiliki spesialisasi di industri syariah. Mereka yang bekerja di bidang ini mayoritas berasal dari pelaku bidang keuangan konvensional.
Padahal, ada sejumlah perbedaan antara industri keuangan umum dan syariah. Salah satunya adalah pengetahuan formal terkait industri ini yang hanya diajarkan kepada orang-orang yang mengambil jurusan kuliah perekonomian syariah atau mengikuti sertifikasi profesi industri syariah.
Data dari Lembaga Sertifikasi Profesi pada 2018 mencatat, dari seluruh institusi keuangan syariah di Indonesia, hanya ada 231 orang yang memiliki sertifikasi profesi keuangan syariah.
Sementara itu, berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Forlap DIKTI pada 2019, ada sejumlah 693 program studi yang berkaitan dengan ekonomi syariah di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Jumlah tersebut melahirkan rata-rata tiga juta lulusan ilmu ekonomi syariah. Tetapi, hanya 54.460 orang yang terserap pada sektor perbankan syariah.
“Selama ini, mereka yang bekerja di industri keuangan syariah melakukan tugasnya lebih berdasarkan pada pengalaman mereka di bidang konvensional, jadi secara SDM kita saat ini belum siap. Mereka seharusnya juga harus mengerti esensi dari industri syariah,” jelas Emir.
Ke depannya, kerangka sertifikasi ini akan mengatur prasyarat sertifikasi atau tingkat pendidikan pada masing-masing sektor industri syariah. Program-program sertifikasi dari seluruh lembaga industri syariah akan dikumpulkan dan ditentukan tingkatnya.
Emir menargetkan, dalam 5 tahun ke depan, paling tidak sudah ada 50% pelaku industri syariah yang memenuhi kualifikasi, baik dari program studi maupun dari program sertifikasi.
“Program ini akan kami buat sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI),” tutupnya.
Sementara itu, Regional Vice President Asia Pacific Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) Venkkat Ramanan menyambut positif rencana KNKS. Ia mengatakan pihaknya akan terus mendukung KNKS dalam peningkatan industri syariah.
“Fokus kami utamanya adalah pada pengembangan sumber daya manusia karena Indonesia merupakan negara dengan human capital terbesar untuk industri syariah di dunia,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
