Bisnis.com, JAKARTA – Ketidakpastian global yang akan berlanjut sampai Desember 2019 dengan arah kebijakan suku bunga The Fed yang tak tentu membuat Bank Indonesia berpeluang melonggarkan Giro Wajib Minimum.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, menyatakan ketidakpastian global akibat tensi perang dagang yang memanas membuka peluang kembalinya pelonggaran kebijakan moneter. Pertimbangan ini juga atas perkiraamn The Fed belum tentu memangkas suku bunga seperti asumsi pasar pada September 2019.
"Stand point kita melonggar tetap stabil. Less hawkish tetapi tidak dovish," ungkap Dody di Kantor Bank Indonesia, Senin (2/9/2019).
Dia menjelaskan sepanjang tahun ini BI telah berani melakukan sejumlah pelonggaran kebijakan moneter yang akomodatif, misalnya dengan memangkas suku bunga acuan sampai 50 basis poin dua kali, masing-masing 25 basis poin pada Juli dan Agustus lalu.
BI juga telah memangkas Giro Wajib Minimum (GWM). Sejumlah kebijakan makroprudensial juga telah ditempuh yakni pelonggaran Loan to Value (LTV) untuk mendorong kredit perumahan.
Namun sejauh ini sejumlah strategi itu diakui Dody memakan waktu yang lama untuk memberi efek kepada sektor riil. Buktinya kredit untuk perumahan juga masih belum optimal. Sehingga peluang melonggarkan GWM masih menjadi opsi jangka pendek selain suku bunga acuan.
"Kami menginginkan tipe inflow FDI yang langsung ke sektor riil," ungkap Dody.
Dia menegaskan dalam kondisi ketidakpastian, aliran modal masuk harus fokus memberi imbas pada sektor manufaktur.
Hal ini juga menjadi salah satu pembahasan dalam Executives’ Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) atau pertemuan eksekutif Bank Sentral Asia Timur dan Pasifik menyepakati kerjasama dan koordinasi menghadapi perang dagang.
"Saat ini dibahas soal disruption pada sektor manufaktur yang membuat sektor ini mengalami pelemahan," terang Dody.
Pelemahan manufaktur juga telah tercermin dari Purchasing Managers Index (PMI) yang mayoritas menurun di negara maju maupun negara emerging market.
Dia menegaskan dengan kondisi ekspor yang melemah maka kebijakan moneter dengan pelonggaran harus bisa menjaga permintaan dan mendorong produksi.
"Ekspor yang melemah artinya ekonomi hanya bisa ditopang oleh sisi konsumsi, memang semua negara sepakat domestik ekonomi akan menurun," ujarnya.
Koreksi Kebijakan Fiskal
Dody mengatakan selain memerlukan pelonggaran lanjutan kebijakan moneter, kebijakan fiskal yang tepat sasaran akan memberi imbas pada cepatnya pencairan dana kredit kepada sektor riil.
Dia menilai 16 paket kebijakan yang muncul belum juga memberikan dampak khususnya bagi manufaktur dan pariwisata. Rencananya pada Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah (Rakorpusda) September ini ada evaluasi dalam mendorong sektor otomotif, manufaktur, dan pariwisata.
"Kita selalu melihat risiko kalau memangkas suku bunga dan apakah itu memberi tekanan pada inflasi dan nilai tukar. Kita lihat risiko outlook apakah itu akan membuat inflasi, nilai tukar menjauh dari target," jelasnya.
Sehingga jika kondisi domestik cenderung aman, peluang penurunan GWM ataupun suku bunga acuan masih terbuka.
Inflasi Terkendali
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Suhariyanto menyatakan inflasi Agustus 2019 sebesar 0,12% dan Inflasi Tahun Kalender 2019 adalah 2,48%. Sementara secara (yoy), inflasi Agustus 2019 tercatat sebesar 3,49%.
"Penyebab kenaikan harga cabai merah, cabai rawit, dan perhiasan yaitu emas," ungkap Suhariyanto.
BPS menyebut komoditas cabai merah mengalami inflasi 0,1% juga akibat penurunan suplai cabai merah. Alhasil kenaikan harga cabai merah terjadi di 62 kota, misalnya Mamuju naik hingga 54% dan Kupang naik 14%.
Cabai rawit juga masih memberi andil kenaikan inflasi 0,07% terjadi di 73 kota. Salah satu kota dengan inflasi cabai rawit tertinggi adalah Makassar. Beberapa nahan pangan lain yang mengalami inflasi adalah harga ikan segar dan kentang 0,01%.
Dia memerinci uang sekolah dan tarif sewa rumah juga menjadi komponen penyumbang inflasi. Sementara itu, inflasi uang sekolah berbarengan dengan momentum tahun ajaran baru terjadi pada Juli sampai Agustus 2019.
Untuk komoditas perumahan yang menyumbang inflasi adalah kenaikan tarif sewa rumah 0,02%. Dia menyebut kenaikan harga sewa rumah akibat kenaikan berbagai bahan bangunan untuk pemeliharaan rumah. "Misalnya harga asbes, batu bata, pasir, papan, dan kenaikan upah tukang," tuturnya.
Beberapa penyumbang inflasi lain adalah kenaikan tarif air minum (PAM) 0,01% sebagai salah satu penyebab naiknya harga perumahan, air, listrik hingga bahan bakar. Rata-rata sumbangan inflasi adalah 0,06%.
"Dengan inflasi (yoy) masih 3,49% ini di bawah target sampai akhir tahun 3,5% sesuai target Bank Indonesia," ujar Suhariyanto.
Menanggapi hal itu, Dody menyebut inflasi masih sesuai target ambang batas 3,5% sampai 4,5% hingga akhir 2019. Hal ini memperkuat BI untuk bisa melakukan pelonggaran GWM lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
