Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan petani sawit meminta Presiden Joko Widodo menunda pengesahan Perpres penguatan ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) yang rencananya diteken sebelum pelantikan kabinet baru pada Oktober mendatang.
Kewajiban sertifikasi bagi kebun milik petani rakyat dinilai memberatkan dan tidak tepat waktunya.
"Petani belum siap ketika diwajibkan ISPO. Berbeda jauh dengan korporasi yang sudah banyak mendapatkan sertifikat," kata Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat ME Manurung, Selasa (27/8/2019).
Capaian tinggi korporasi sawit dalam memperoleh ISPO, kata Gulat, tak lepas dari status legalitas lahan yang telah jelas. Berbeda dengan kebun sawit garapan petani swadaya dan plasma yang sebagian besar masih terindikasi kawasan hutan.
Berdasarkan hasil survei Apkasindo di 22 provinsi dan 116 kabupaten/kota perwakilan di seluruh Indonesia, sebanyak 68% mengemukakan kendala utama dalam memperoleh ISPO adalah legalitas kebun sawit yang masuk kawasan hutan.
Padahal syarat utama ISPO menyebutkan kebun sawit harus berada di luar kawasan tersebut.
"Inilah persoalan utamanya yang seharusnya diselesaikan dahulu bukan sebaliknya, sekali lagi saya sampaikan bukan kami tidak mendukung ISPO, tapi beri kami waktu dan bantu kami dari segi legalitas kebun kami," sambung Gulat.
Menanggapi adanya masa peralihan selama lima tahun sebelum kewajiban ISPO kebun rakyat, Gulat pun menjelaskan hal tersebut tak bakal banyak mengurai permasalahan yang ada. Ia mengharapkan pemerintah bisa terlebih dahulu membebaskan lahan sawit yang terindikasi kawasan hutan sebelum menerbitkan aturan ini.
"Ada tidaknya masa adaptasi aturan akan berdampak sama saja. Kalau tidak ada niat pemerintah untuk melepas lahan petani sawit dari kawasan hutan, 10 tahun masa adaptasi pun tak akan menyelesaikan masalah," ungkapnya.
Merujuk data Komisi ISPO, sertitikat ISPO yang dimiliki Koperasi Pekebun Plasma-Swadaya baru 10 sertifikat dengan luas 6.236 ha. Luasan ini baru 0,107 % dari luas total 5,807 juta hektare.
Jumlah ini jauh lebih rendah dari perusahaan perkebunan swasta yang mencapai 4,89 juta ha atau 63% dari luas total 7,78 juta hektar. Kalau untuk korporasi sudah lumayan baik progresnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
