Bisnis.com, DEPOK -- PT Jasa Marga (Persero) Tbk. masih menunggu keputusan final lokasi pemindahan ibu kota negara dari Presiden Joko Widodo agar dapat menyusun rencana pembangunan proyek di ibu kota baru itu.
Direktur Utama Jasa Marga Desi Aryani mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan final dari Presiden Joko Widodo terkait pemindahan ibu Kota secara pasti, meski kemarin Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil sempat menyebut lokasi ibu kota diputuskan berada di Provinsi Kalimantan Timur.
"Pemindahan ibu kota baru sepenuhnya kebijakan pemerintah sampai dengan sekarang kita baru tahu di Kalimantan, kita belum tahu di Kalimantan mananya. Meski sempat disebut Kaltim kemarin tapi sudah dikoreksi sama Presiden ya jadi kita menunggu aja," ujarnya di Depok, Jumat (23/8/2019).
Usulan lokasi yang santer terdengar adalah Penajam Paser Utara sebagai kandidat terkuat ibu kota negara yang mana sudah siap menggantikan DKI Jakarta. Desi menyebutkan pihaknya mencoba mengikuti tahap prakualifikasi pengusahaan Jembatan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara.
"Penajam Paser Utara itu kalo saya tidak salah ingat adalah unsolicited dari Waskita Toll Road (WTR), kalau unsolicited mereka punya right to match jadi kita coba saja dahulu tapi kan itu belum final ya," tegasnya.
Meski begitu, dia sudah memiliki tol pertama di Kalimantan yakni tol Balikpapan-Samarinda, jalan tol sepanjang 99 kilometer ini akan menjadi jalan bebas hambatan pertama di Kalimantan.
Per Agustus 2019, progres konstruksi jalan tol telah mencapai 96,82 persen sedangkan progres pembebasan lahan sebesar 99,33 persen. Operasional jalan tol Balikpapan—Samarinda bisa mengoptimalkan mobilitas orang dan barang antara dua kota terbesar di Kalimantan Timur tersebut.
"Kalau jalan tol di Kalimantan sudah ada tapi sedikit lagi baru akan dioperasikan akhir tahun ini, dari Balikpapan ke Samarinda. Jadi baru satu aja jalan tol di Kalimantan," katanya.
Untuk diketahui, jalan tol Balikpapan—Samarinda merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Pemerintah memberikan dukungan kelayakan atau Viability Gap Fund (VGF) di dua seksi, yaitu yaitu Seksi 1 dan seksi 5 sepanjang 33,11 kilometer. Adapun empat seksi lainnya digarap PT JBS sepanjang 66,23 kilometer.
Yang jelas, Desi mendukung pindahnya ibu kota, karena ini merupakan dasar penyebaran wilayah agar tidak ada penumpukkan masyarakat hanya di saru tempat saja.
