Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pekerja memperkirakan angka tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tahun ini akan mencapai 8.000 hingga 10.000 pekerja.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan era digitalisasi berdampak pada terjadinya pergeseran industri padat karya ke industri padat modal sehingga memicu kenaikan angka PHK.
"Tingginya PHK tahun ini dikarenakan digitalisasi, itu terlihat banyak sektor ritel menutup outlet-nya. Lalu di sektor otomotif juga, adanya peralihan ke teknologi dan automasi sehingga banyak yang ter-PHK. Selain itu, karena kompetisi industri sangat ketat antarnegara sehingga membuat industri padat karya kita, produksinya tak maksimal, akibatnya ya PHK," ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (6/8/2019).
Timboel memperkirakan sepanjang tahun ini angka PHK akan lebih besar dibandingkan tahun lalu. Hal itu terjadi karena kondisi industri terutama padat karya yang tengah sulit.
"Kalau pemerintah bilang PHK turun, tetapi faktanya naik. Data pemerintah tahun lalu, [korban PHK] sekitar 3.500 pekerja. Tahun ini lebih banyak bisa mencapai 8.000 hingga 10.000 pekerja," tuturnya.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga memperkirakan potensi angka PHK sepanjang tahun ini dapat mencapai 10.000 pekerja.
Jumlah itu merupakan potensi PHK dari industri baja sekitar 3.000 sampai 5.000 tenaga kerja, semen 1.000 sampai 2.000 tenaga kerja, otomotif terutama dari Nissan 500 sampai 1.000 tenaga kerja, dan elektronik dari Batam sekitar 2.000 tenaga kerja.
Selain itu, banyak outlet ritel yang tutup sehingga turut menyumbang angka PHK. Kalangan perbankan juga turut mengurangi tenaga kerja karena kecanggihan teknologi saat ini.
"Kondisi industri tahun ini berat, mereka mendapat tantangan berat untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya. Industri baja, misalnya, terpukul karena masuknya baja murah dari China. Lalu ada lagi dari industri semen dan elektronik. Banyak tutupnya ritel di tahun ini. Jadi angka PHK tahun ini sangat besar bisa capai 10.000 tenaga kerja," tuturnya.
Untuk itu, Said meminta agar pemerintah segera melakukan langkah-langkah konkret untuk mencegah terjadinya PHK, termasuk merealisasikan kartu prakerja. "Harus ada upaya konkret pemerintah untuk melindungi para pekerja di Indonesia," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
