Kontribusi APBN di PDB Minim, Presiden Jokowi Sebut Swasta Perlu Didorong

Menurut Presiden Joko Widodo, sumbangan APBN di Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 14,5 persen.
Yodie Hardiyan
Yodie Hardiyan - Bisnis.com 05 Agustus 2019  |  15:01 WIB
Kontribusi APBN di PDB Minim, Presiden Jokowi Sebut Swasta Perlu Didorong
Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna membahas Rancangan Undang-undang beserta Nota Keuangan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2020 di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/8/2019). - Bisnis/Yodie Hardiyan

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna membahas Rancangan Undang-undang beserta Nota Keuangan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2020 di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Dalam Sidang Kabinet yang diikuti oleh hampir seluruh menteri Kabinet Kerja tersebut, Jokowi menyatakan APBN hanya berkontribusi sekitar 14,5 persen dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

"Sehingga yang paling penting [pemerintah] menciptakan ekosistem yang baik agar sektor swasta bisa tumbuh dan berkembang. Poinnya ada di situ," ujarnya dalam kata pengantar sebelum rapat.

Dengan demikian, lanjut Presiden Jokowi, pemerintah harus mendorong investasi secara besar-besaran agar bisa tumbuh dengan baik sehingga lapangan pekerjaan bisa terbuka sebanyak-banyaknya.

Dia menyatakan ekonomi global masih penuh ketidakpastian pada 2020. Oleh karena itu, RAPBN 2020 diharapkan dapat menggambarkan kekuatan dan daya tahan ekonomi nasional Indonesia dalam menghadapi gejolak eksternal yang ada.

Di samping itu, RAPBN 2020 juga diharapkan dapat memperlihatkan arah politik anggaran Indonesia pada masa mendatang, yang ingin fokus dalam investasi Sumber Daya Manusia (SDM) secara besar-besaran. Selain itu, Jokowi ingin APBN menjadi instrumen utama untuk akselerasi daya saing ekonomi Indonesia, terutama daya saing ekspor dan investasi.

"Seperti yang sudah sering saya sampaikan. Saya juga minta dipastikan RAPBN 2020 dikelola secara fokus, dikelola terarah, dan bisa tepat sasaran, dan manfaatnya dirasakan rakyat," tegasnya.

Menurut Jokowi, investasi SDM tidak bisa ditunda-tunda lagi karena pembangunan SDM memerlukan kehadiran negara. Oleh karena itu, anak Indonesia sejak dari kandungan, bayi sampai masa emas harus diperhatikan sehingga angka stunting tidak naik.

"Kemudian juga kualitas sistem pendidikan dan pelatihan yang harus betul-betul dirancang dengan cara-cara yang baru. Sebab itu, reformasi di bidang pendidikan dan pelatihan menjadi kunci, baik pelatihan vokasi maupun pendidikan vokasi," tuturnya.

Terkait riset dan inovasi, Jokowi berharap Badan Riset Nasional bisa segera diselesaikan sehingga Indonesia tidak tertinggal dalam era disrupsi teknologi saat ini.

Badan Riset Nasional merupakan sebuah badan yang berperan mengoordinasikan semua instasi penyelenggara riset serta pengembangan teknologi di Indonesia. Lembaga ini ditargetkan dapat terwujud pada 2020.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Jokowi, Pertumbuhan Ekonomi

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top