Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan mencatat sudah ada enam proyek terminal yang sudah disiapkan studi kelayakannya untuk ditawarkan kepada swasta melalui skema kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan bahwa sudah melakukan perencanaan terhadap 6 terminal bus tipe A untuk dilakukan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dengan konsep mix used pada terminal.
“Kerja sama yang dilakukan adalah adalah kerja sama pemanfaatan [KSP], dan Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha [KPBU],” ujarnya dalam acara Investor Gathering yang mengusung tema It’s Journey to Be Smart Terminal and Smart Road Infrastructure di salah satu hotel di Jakarta, Rabu (31/7/2019).
Keenam terminal tersebut meliputi Terminal Tirtonadi Solo, Terminal Harjamukti Cirebon, Terminal Tawang Alun Jember, Terminal Mangkang Semarang, Terminal Ciakar Sumedang, dan Terminal A.Sanusi Sukabumi. Adapun total terminal tipe A yang dikelola pemerintah mencapai 128 unit.
Dia berharap investasi dalam proyek penyediaan dan penyelenggaraan infrastruktur transportasi darat dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
Untuk proyek dengan pola KPBU yang ditawarkan adalah pertama, proving ground BPLJSKB Bekasi. Proving Ground adalah fasilitas pengujian kendaraan bermotor di luar ruangan yang dinamis, mensimulasikan pengujian kendaraan beemotor sebagaimana kondisi jalan yang sebenarnya. Proyek ini memiliki nilai investasi sebesar Rp1,64 triliun.
Proyek KPBU kedua adalah pengembangan UPPKB di pulau Sumatra Selatan, Jambi, Lampung, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Proyek ini bernilai Rp330,663 miliar.
Khusus proyek dengan pola Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Sewa yang ditawarkan kepada calon investor adalah Terminal Terpadu Merak (TTM). Total tarif sewa selama 10 tahun ditawarkan sebesar Rp12 miliar.
Dia berfokus pada lima pilar yang sesuai dengan visi Presiden Republik Indonesia, yakni pilar infrastruktrur, aspek investasi, reformasi birokrasi, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Ada keterbatasan anggaran pemerintah yg dikelola oleh Ditjen Hubdat, namun dengan keterbatasan itu kita harus tetap bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Budi juga mengakui bahwa pengelolaan terminal bukan hanya secara fisik tetapi ekosistem di dalamnya. Salah satunya adalah penerapan aturan lebih tegas agar bus harus masuk terminal, dan perbaikan pola pikir pengelolaan terminal agar pengelolaannya dapat seperti bandara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
