Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Minim Sosialisasi, Pembaruan Data PBI BPJS Kesehatan Rawan Picu Kisruh

Terbatasnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan kebijakan pembaruan data peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan Tahun 2019 tahap keenam dinilai rawan menciptakan kekisruhan di masyarakat. 
Yustinus Andri DP
Yustinus Andri DP - Bisnis.com 31 Juli 2019  |  16:55 WIB
Calon peserta BPJS Kesehatan antre menunggu penyelesaian adminitrasi di kantor BPJS Lhokseumawe, Aceh, Senin (15/5). - Antara/Rahmad
Calon peserta BPJS Kesehatan antre menunggu penyelesaian adminitrasi di kantor BPJS Lhokseumawe, Aceh, Senin (15/5). - Antara/Rahmad

Bisnis.com, JAKARTA — Terbatasnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan kebijakan pembaruan data peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan Tahun 2019 tahap keenam dinilai rawan menciptakan kekisruhan di masyarakat. 

Koordinator Advokasi Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Timboel Siregar mengatakan, dalam proses pembaruan data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan tahap keenam, terdapat 5,2 juta masyarakat yang dinonaktifkan kepesertaannya.

Jumlah tersebut meningkat tajam dari tahap pertama hingga tahap kelima yang berkisar ratusan ribu PBI.

“Pada tahap pertama hingga kelima pembaruan data PBI saja masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa statusnya sebagai peserta PBI dinonaktifkan, sehingga sering kali ketika mereka memeriksakan diri ke rumah sakit, mereka marah-marah ke rumah sakit karena statusnya tidak aktif lagi. Apalagi sekarang yang jumlahnya mencapai jutaan orang,” jelasnya kepada Bisnis.com, Rabu (31/7/2019).

Untuk itu, dia mendesak pemerintah  sesegera mungkin melakukan sosialisasi masif, walaupun kebijakan itu menurutnya sudah terlambat.

Sebab, sambungnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial No. 79/2019 tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Tahap Keenam, kebijakan itu berlaku mulai 1 Agustus 2019.

Timboel juga menyayangkan kebijakan pemerintah yang selama ini melakukan survei secara tertutup dalam memperbarui data peserta PBI yang berujung penonaktifan status kepesertaannya berdasarkan sejumlah ketentuan.

Adapun, ketentuan itu a.l. masyarakat yang telah meninggal, masyarakat yang dinyatakan sudah tidak berstatus fakir miskin, dan masyarakat yang memiliki nomor induk kependudukan (NIK) ganda

“Selama ini proses survei dilakukan secara sepihak dari pemerintah, tanpa meminta pendapat dari masyarakat. Bukan tidak mungkin, peserta yang sebenarnya masih berstatus miskin, namun sudah dicoret dari daftar PBI. Kondisi-kondisi seperti ini bisa menciptakan konflik ketika di lapangan nanti,” jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bpjs kesehatan
Editor : Wike Dita Herlinda
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top