Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan diprediksi membawa dampak positif bagi perekonomian Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah, aktivitas ekonomi di Jakarta bisa jadi lebih efisien jika ibu kota dipindahkan.
Alasannya, akan banyak masyarakat pindah dari Jakarta karena berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang harus mengikuti pemindahan kementerian atau lembaga pusat ke ibu kota baru.
“Dengan demikian, ruang yang ada di Jakarta menjadi lebih lapang, ini yang akan menciptakan efisiensi. Kemacetan itu merupakan sumber inefisiensi. Kalau itu sebagian dikurangi, punya peluang untuk pemerintah DKI menata ulang dengan lebih mudah,” tutur Piter di Jakarta pada Selasa (30/7/2019).
Dia percaya pemindahan ibu kota bisa mengurangi volume kepadatan kendaraan di jalan-jalan Jakarta. Jika hal ini terjadi, penggunaan BBM akan terpengaruh dan bisa lebih hemat karena kemacetan berkurang.
Warga Jakarta juga diprediksi bisa memiliki lebih banyak waktu untuk berkegiatan sehari-hari jika kemacetan berkurang. Hal ini bisa berdampak pada rencana investasi di Jakarta dan kawasan sekitarnya.
“Mereka yang akan berinvestasi pasti akan memperhitungkan tingkat produktifitas tenaga kerjanya. Saya kira ini akan memperbaiki, dan yang paling utama perbaikan akan terjadi pada sisi pariwisata. Dengan kondisi kota seperti sekarang, penuh dengan kemacetan, orang mungkin malas juga ke Jakarta,” ujarnya.
Ibu kota Indonesia dipastikan pindah ke Pulau Kalimantan setelah pemerintah melakukan kajian beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, hingga kini belum ada pengumuman dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal lokasi ibu kota baru.
Jokowi berencana menyampaikan lokasi ibu kota baru pada Agustus mendatang. Dia menyebut kajian pemindahan ibu kota belum tuntas.
“Saya kira kalau sudah rampung, sudah tuntas, detailnya sudah dipaparkan, untuk kajian kebencanaan seperti apa, kajian mengenai air, kajian mengenai keekonomian, kajian mengenai demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan keamanan, semuanya karena memang harus komplet,” kata Jokowi di Kabupaten Toba Samosir, Sumatra Utara, dikutip dari keterangan resminya.
