Bisnis.com, JAKARTA - Pelindo IV menanti kehadiran badan usaha lain di luar koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan yang sudah ada untuk memangkas biaya logistik.
Direktur Utama PT Pelindo IV (Persero) Farid Padang mengatakan perubahan kebijakan menyangkut TKBM sangat penting karena biaya buruh bongkar muat di wilayah Indonesia timur sangat tinggi. Dia memberi gambaran, tarif buruh bongkar muat 55%, sedangkan tarif kepelabuhanan 45%.
"[Koperasi TKBM yang sudah ada] dikasih kesempatan, tapi jangan single provider, tapi ada koperasi lain, badan usaha lain, atau siapapun yang bisa bermitra di sini, sehingga biaya jadi kompetitif," ujarnya, baru-baru ini.
Menurut Farid, biaya bongkar muat selama ini mahal karena tarif TKBM ditentukan per regu kerja dengan menggunakan standard UMR, bukan per jam. Penentuan itu membuat biaya yang dikeluarkan perusahaan bongkar muat menjadi tinggi.
Pelindo IV menawarkan konsep pengelolaan terbuka penyedia TKBM, baik oleh koperasi, perseroan, badan hukum Indonesia, joint operation, maupun joint venture. Masing-masing provider akan saling bersaing memberikan pelayanan terbaik.
Farid mengatakan kompetisi ini juga terjadi di PSA Singapore dan Felixstowe Port di Inggris.
Dari sisi tarif, besaran tarif TKBM pun akan bersaing sehingga biaya operasional lebih terjangkau dan biaya angkut lebih variatif.
Di sisi buruh, tenaga kerja akan tersertifikasi, kompetensi dan produktivitas meningkat, kesejahteraan naik, serta keselamatan kerja terjamin.
Farid mengatakan perlu uji coba terbuka kepada para provider selama jangka waktu tertentu. Provider saling berkompetisi meningkatkan kualitas kinerja, produktivitas, keselamatan kerja, dan daya saing tarif TKBM.
Selama masa uji coba, para pengguna jasa dapat menilai kinerja pelayanan setiap provider. Pengguna jasa diberi keleluasaan menentukan provider untuk memenuhi kebutuhan TKBM.
.jpg?w=348&h=261)
