Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian PPN/Bappenas menyusun enam langkah strategis pemanfaatan teknologi digital untuk dorong pertumbuhan ekonomi.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan bahwa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah responsif terhadap ekonomi digital dengan membentuk Blockchain Center of Excellence and Education (BCEE). Bambang menyebut langkah ini sangat tepat karena sesuai dengan target jangka panjang Indonesia memiliki pusat sains dan teknologi yang mumpuni.
"Kami berharap BCEE juga mampu menghadirkan kerja sama antarpara pemangku kepentingan untuk mengakselerasi kesiapan pelaku bisnis dan publik dalam memetik keuntungan dari kemajuan teknologi, khususnya blockchain,” ujar Bambang Brodjonegoro saat membuka Global Blockchain Summit 2019 and Blockchain Center Of Excellence and Education Launching yang dilaksanakan Kadin Indonesia di Jakarta, Senin (29/7/2019).
Dia pun mengklaim pemerintah telah menyusun enam langkah strategis untuk menjadi arahan guna mengoptimalkan dampak dan hasil implementasi kemajuan teknologi di Indonesia.
Pertama, memperbaiki kualitas layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan lapangan kerja masa depan.
Baca Juga
Ketiga, mengintegrasikan riset, desain, dan pengembangan dengan modernisasi industri dan sektor produktif lainnya.
Keempat, mendorong pengembangan teknologi finansial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan dukungan konektivitas internet dan penetrasi telepon genggam.
Kelima, memperkuat ekosistem inovasi dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, institusi pendidikan, dan komunitas.
Keenam, mendorong kolaborasi perusahaan rintisan atau start-up, mencakup pengembangan ekosistem, akselerasi, inkubasi, hingga model bisnis dan aspek berkelanjutan dari bisnis start-up.
Sebagai institusi perencanaan, Bappenas mengandalkan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Bambang menyebut kebijakan tersebut mencakup peta jalan transformasi digital, harmonisasi peraturan perundangan, kebijakan fiskal, kemudahan berusaha, juga kesediaan akses pendanaan dan tenaga kerja terampil.
"Infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi juga menjadi sasaran kebijakan, sekaligus perbaikan keamanan siber dan tata kelola,” ujar Bambang.
Adapun terkait Industri 4.0, ada lima subsektor manufaktur yang menjadi prioritas, yakni makanan, tekstil, otomotif, elektronik dan industri kimia.
Bambang menyatakan potensi ini menghadapi tantangan keamanan data dan informasi serta distribusi yang efisien dalam sistem desentralisasi yang dapat dijawab blockchain.
Dia menjelaskan bahwa kemampuan blockchain untuk melacak, mengatur, dan mendistribusikan informasi dianggap dapat mengoptimalisasi proses pemasaran dan rantai distribusi. Sistem pelacakan akan memperbaiki transparansi dalam rantai produksi dari hulu ke hilir.
Dia yakin solusi itu akan meningkatkan efisiensi rantai suplai di bidang agrikultur dan perikanan, juga manajemen e-commerce, dan Hak Kekayaan Intelektual.
"Bahkan blockchain disebut dapat berfungsi untuk optimalisasi distribusi dana desa,” sambungnya.
Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya pembangunan yang didukung pengembangan teknologi digital dengan mengarusutamakan bidang tersebut ke visi Indonesia 2045.
Untuk jangka panjang, strategi terkait pengembangan teknologi digital terpusat kepada kolaborasi publik dan swasta, meningkatkan pendidikan tinggi, dan memperbaiki kapabilitas sumber daya manusia dalam bidang sains, teknologi, dan inovasi.
